TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ANDIKA KRISNA RARAS CATUR WIYONO, 126103202099 (2024) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI .pdf Download (158kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (227kB)
	Text BAB I .pdf Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

xix ABSTRAK Andika Krisna R.C.W, NIM 126103202099, Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tulunggagung, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci : Peran, UPTD PPA, Kekerasan Anak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya data kasus kekerasan anak di website SIMFFONI PPA pada Februari 2024 bahwa Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan anak dengan jumlah kurang lebih 260 korban dan di Kabupaten Tulungagung setelah peneliti melihat diwebsite radar Tulungagung ternyata pada Tahun 2022 kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 76 kasus mengurangi kasus terdiri dari 33 kasus kekerasan psikis 10 kasus, kekerasan seksual 22 kasus eksploitasi 1 kasus, human trafficking 2 kasus, penelantaran 6 kasus, lainnya 1 kasus. Setelah dibentuknya UPTD PPA pada akhir Tahun 2023 apakah bisa dapat mengurangi angka kekerasan pada anak di Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian ini adalah: 1) Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekersan pada anak di Kabupaten Tulunggagung? 2) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada anak Di Kabupaten Tulungagung? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulunggagung ? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tulunggagung. 2) Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Di Kabupaten Tulungagung.3) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulunggagung. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan. Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu dengan ketekunan pengamatan dan triagulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dilakukan dengan berbagai tindakan xx menurut Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, diantaranya yaitu:a) memberikan pelayanan pengaduan masyarakat yang hendak melakukan pengaduan jika terdapat kasus kekerasan anak;b) melakukan penjangkauan terhadap korban yang mengalami kekerasan;c) melakukan pengelolaan terhadap kasus kekerasan anak; d) melakukan layanan penampungan sementara kepada anak korban kekerasan;e). melakukan mediasi antara korban dan pelaku dan berusaha menyelesaikan permasalahan melalui jalur di luar pengadilan serta;f) memberikan layanan berupa pendampingan terhadap anak korban kekerasan dengan tujuan untuk memulihkan mental dan fisik anak. Dalam setiap proses penanganan kekerasan anak tersebut terdapat kendala dari masing-masing proses tersebut baik dari kendala internal dari fasilitas yang kurang memadai maupun kesadaran dari Masyarakat. 2) Upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kendala pada saat penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung berupa upaya preventif seperti melakukan sosialisasi baik di dalam media sosial (Webinar) maupun lingkungan setempat. Sementara itu juga terdapat Upaya represif terhadap kendala saat proses penanganan kekerasan anak berupa pengkoordinasian lintas sektor, case conference, bekerjasama dengan mitra jejaring yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pendampingan psikologis maupun hukum sampai kasus berakhir 3) Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung merupakan peraturan yang membahas mengenai penanganan tindak kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung, jika ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah peraturan tersebut merupakan peraturan yang bersifat sosial-objektif (Al�Maslahah al-‘ammah), di dalamnya terkandung 2 unsur maqashid syariah yakni hifdzu an-nafs dan hifdzu an-nasl yang terdapat dalam pasal 6 Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. xxi ABSTRACT Andika Krisna R.C.W, Student ID 126103202099, Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Handling Cases of Violence Against Children in Tulungagung Regency, Constitutional Law Study Program, State Islamic University of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Keywords: Role, PPA Technical Implementation Unit (UPTD), Child Violence This research is motivated by the data on child violence cases on the SIMFFONI PPA website in February 2024, indicating that East Java has the highest number of child violence cases, with approximately 260 victims. Upon reviewing the Tulungagung radar website, the researcher found that in 2022, there were 76 cases of violence against children and women in Tulungagung Regency, consisting of 33 cases of psychological violence, 10 cases of sexual violence, 22 cases of exploitation, 1 case of human trafficking, 2 cases of neglect, and 1 other case. With the establishment of the PPA Technical Implementation Unit (UPTD) at the end of 2023, it is questioned whether it can reduce the incidence of child violence in Tulungagung Regency. The focus of this research is: 1) What is the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency? 2) What efforts does the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children make in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency? 3) What is the view of fiqih siyasah on cases of violence against children? The objectives of this research are: 1) To determine the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency. 2) To identify the obstacles in handling cases of violence in Tulungagung Regency. 3) To understand the perspective of fiqih siyasah on regulations regarding the handling of violence against children in Tulungagung Regency. The research method employed by the researcher is a type of juridical�empirical study using a qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique involves data presentation, drawing conclusions, and checking validity. The validity of the data is ensured through diligent observation and triangulation. The results of this study indicate that: 1) The role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Tulungagung Regency in handling cases of violence against children is carried out through various actions in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2023, xxii including: a) providing community complaint services for those who wish to report cases of child violence; b) reaching out to victims of violence; c) managing cases of child violence; d) providing temporary shelter for child victims of violence; e) mediating between victims and perpetrators and seeking to resolve issues outside of court; and f) providing support services to child victims of violence with the aim of restoring their mental and physical well-being. In each process of handling child violence, there are obstacles from each of these processes, both from internal constraints such as inadequate facilities and from the awareness of the community. 2) Efforts made by the PPA Technical Implementation Unit (UPTD) in addressing obstacles during the handling of child violence cases in Tulungagung Regency include preventive measures such as conducting socialization through social media (webinars) and local communities. Meanwhile, there are also repressive efforts against obstacles during the process of handling child violence cases, such as cross-sector coordination, case conferences, collaboration with network partners including the Police, Prosecutor's Office, Court, and psychological and legal assistance until the case is resolved. 3) Regional Regulation of Tulungagung Regency No. 3 of 2023 addresses the handling of child violence in Tulungagung Regency. From the perspective of siyasah, this regulation is considered a socially-objective regulation (Al-Maslahah al-‘ammah), containing two elements of maqasid al-shariah, namely the preservation of life and the preservation of lineage, which are included in Article 6 of Regional Regulation of Tulungagung Regency No. 3 of 2023. xxiii ملخص أنديكا كريسنا ر.س.و.و، رقم الطالب ،١٢٦١٠٣٢٠٢٠٩٩ دور وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال في مقاطعة تولونجاغونغ، برنامج دراسات القانون الدستوري، جامعة اإلسالمية الحكومية السيد علي رحمت هللا تولونجاغونغ، ،٢٠٢٤ المشرف: يوسرون .موناوير، ش.ه.إ،. م.ه الكلمات الرئيسية: دور، وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل، عنف األطفال .سيمفوني بي بي بي إي تعتمد هذه الدراسة على وجود بيانات حول حاالت عنف األطفال في موقع الويب في فبراير ،٢٠٢٤ حيث أظهر أن جاوا تيمور تحتل المرتبة األولى في عدد حاالت عنف األطفال بنحو ٢٦٠ ضحية، وفي مقاطعة تولونجاغونغ بعد أن راجع الباحث موقع رادار تولونجاغونغ تبين أنه في عام ٢٠٢٢ وصل عدد حاالت العنف ضد األطفال والنساء إلى ٧٦ حالة مكونة من ٣٣ حالة عنف نفسي و ١٠ حاالت، و ٢٢ حالة عنف جنسي و ١ حالة استغالل، و ٢ حالة تجارة بشرية، و ٦ حاالت إهمال، وحالة واحدة أخرى. بعد تشكيل وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في نهاية عام ،٢٠٢٣ هل يمكن أن تقلل من أعداد حاالت العنف ضد األطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟ تتمحور محور هذا البحث حول: ١( كيفية دور وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟ ٢( ما هي الجهود التي تقوم بها وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟ ٣( ما هو رأي الفقه السياسي الدستوري في حاالت العنف ضد األطفال؟ أما أهداف هذا البحث فهي: ١( لمعرفة دور وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال التي تحدث في مقاطعة تولونجاغونغ. ٢( لمعرفة العوائق في التعامل مع حاالت العنف في مقاطعة تولونجاغونغ. ٣( لمعرفة رؤية الفقه السياسي الدستوري فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمعالجة حاالت العنف ضد األطفال في .مقاطعة تولونجاغونغ الطريقة البحثية التي استخدمها الباحث هي نوع من البحث القانوني التجريبي باستخدام النهج النوعي. أما تقنيات جمع البيانات فتتمثل في المراقبة والمقابالت والوثائق. بينما تقنيات تحليل البيانات تشمل تقديم البيانات واستخالص االستنتاجات والتحقق من صحة البيانات. التحقق من صحة البيانات الذي استخدمه .الباحث هو من خالل االهتمام بالمالحظة والمثلثية نتائج هذا البحث تشير إلى أن: ١( دور وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في مقاطعة ا للوائح تولونجاغونغ في التعامل مع حاالت العنف ضد األطفال يتم من خالل مجموعة من اإلجراءات وفقً القرارية رقم ٣ لسنة ،٢٠٢٣ وتشمل منها: .١ تقديم خدمة الشكاوى للمجتمع الذي ينوي تقديم شكوى في حالة وجود حاالت عنف ضد األطفال؛ .٢ التواصل مع الضحايا الذين تعرضوا للعنف؛ .٣ إدارة حاالت العنف ضد األطفال؛ .٤ تقديم خدمة اإليواء المؤقت لألطفال ضحايا العنف؛ .٥ التوسط بين الضحية والجاني ومحاولة حل المشكلة خارج المحكمة؛ و .٦ تقديم خدمات الدعم لألطفال ضحايا العنف بهدف استعادة في كل عملية معالجة حاالت عنف األطفال تواجه التحديات من كل عملية، سواء .صحتهم النفسية والجسدية كانت من التحديات الداخلية ناتجة عن مرافق غير كافية أو من نقص الوعي لدى المجتمع. ٢( جهود وحدة اإلنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع التحديات أثناء معالجة حاالت عنف األطفال في مقاطعة تولونجاغونغ تشمل جهودًا وقائية مثل إجراء التوعية سواء عبر وسائل التواصل االجتماعي )الندوات عبر اإلنترنت( أو في البيئة المحلية. وفي الوقت نفسه، توجد جهود قمعية تجاه التحديات أثناء عملية معالجة حاالت عنف األطفال مثل التنسيق بين القطاعات المختلفة، وعقد جلسات المناقشة، والتعاون مع شركاء الشبكات مثل الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والدعم النفسي والقانوني حتى نهاية القضية. ٣( xxiv القرار البلدي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ في مقاطعة تولونجاغونغ يتعامل مع معالجة حاالت عنف األطفال، إذا تمت يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة المراجعة من منظور الفقه السياسي الدستوري، فإن هذا القرار يعد تشريعاً )المصلحة العامة(، حيث يحتوي على عنصرين من مقاصد الشريعة وهما حفظ النفس وحفظ النسل كما هو .موجود في المادة ٦ من القرار البلدي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ في مقاطعة تولونجاغونغ

Actions (login required)

View Item