SISTEM PENILAIAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI DAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

ANA LAILATUL NIKMAH, 126101203193 (2024) SISTEM PENILAIAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI DAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (500kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (57kB)
	Text BAB I.pdf Download (234kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Ana Lailatul Nikmah, 126101203193, Sistem Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. Kata Kunci: Sistem Penilaian, Bantuan Pangan Nontunai, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017, Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi karena salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial non tunai. Pada tahun 2017 pemerintah mengganti Program Rastra atau Beras Sejahtera menjadi Program BPNT seiring berjalanya waktu berbagai masalah muncul diantaranya sistem penilaian terhadap penerima program bantuan pangan nontunai yang mengalami kendala seperti di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek program BPNT sudah berjalan namun kurang maksimal. Masih ditemukan beberapa warga yang dirasa mampu namun tetap memperoleh bantuan sedangkan warga yang layak mendapatkan tetapi tidak mendapat bantuan. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai dan salah satu prinsip dalam hukum ekonomi islam. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek 2) Bagaimana sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai 3) Bagaimana sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Sistem Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk menganalisis Sistem Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten. 3) Untuk menganalisis Sistem Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data, display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Dalam pengecekan keabsahan, peneliti menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem penilaian penerima Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah terlaksana tetapi belum secara maksima hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan yang ditetapkan tetapi tidak mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi beberapa kriteria malah mendapatkan bantuan sehingga muncul kesenjangan sosial ditengah masyarakat karena kurang tepatnya sasaran terhadap penerima bantuan. 2) Penerapan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah sesuai ketentuan yang ada. Namun, kenyataan yang terjadi data yang sudah masuk sampai pusat sulit untuk digantikan dengan data baru sehingga akan mempersulit pemerintah desa dalam proses menggantikan penerima yang baru. 3) Sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum ekonomi islam belum sepenuhnya sesuai dengan salah satu prinsipnya yaitu prinsip keadilan dimana rasa adil ditengah masyarakat belum tercipta dikarenakan masyarakat yang berhak menerima tidak menerima bantuan sebaliknya masyarakat yang dirasa mampu tetapi mendapatkan bantuan.

Actions (login required)

View Item