ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERATURAN TERKAIT PEMBATASAN PERIODESASI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

ARIN RETNO PEMBAYUN, 126103201073 (2024) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERATURAN TERKAIT PEMBATASAN PERIODESASI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (802kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (250kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (173kB)
	Text BAB I.pdf Download (309kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (262kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Terkait Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Ini ditulis oleh Arin Retno Pembayun, Nim 126103201073, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H.,M.Hum. Kata Kunci : Ketua Umum Partai Politik, Pembatasan Periode Jabatan, Undang-undang Partai Politik Penelitian ini didorong oleh adanya masalah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang tidak menetapkan batasan mengenai periode masa jabatan ketua umum partai politik. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak-hak konstitusional anggota partai dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana pengaturan periode masa jabatan ketua umum partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana analisis peraturan terkait periodesasi masa jabatan ketua umum partai politk terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? 2). Bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penetapan peraturan terkait pembatasan periodesasi masa jabatan ketua umum partai politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan melalui kajian arsip atau studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, analitis, serta teknik interpretasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan terkait periode masa jabatan ketua umum partai politik dari segi subsansi hukum, belum ada peraturan yang cukup signifikan mengenai batasan periode masa jabatan ketua umum, yang berdampak pada tercederainya hak konstitusional anggota partai. Dalam hal struktur hukum, pemerintah saat ini belum mendorong dan memncermati pada pentingnya pembatasan periode masa jabatan ketua umum. Selain itu, dari perspektif budaya hukum, banyak partai politik yang mengabaikan peraturan yang ada dan tidak secara serius mengatur proses pembentukan kepengurusan serta pembatasan kekuasaan pimpinan partai secara demokratis dalam AD/ART-nya. 2). Pembatasan periode jabatan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan partai politik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada revisi dalam Undang-Undang Partai Politik terkait hal ini dengan mempertimbangkan konsep pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik Negara Chili dan Ekuador yang memberikan kelonggran menggunakan konsep "No Immediate Re-election". Konsep ini memungkinkan seseorang untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum setelah penggantinya menjabat setidaknya satu periode. Dengan cara ini, anggota partai tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan problematika yang ada dapat diatasi dengan lebih baik.

Available Versions of this Item

• ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERATURAN TERKAIT PEMBATASAN PERIODESASI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item