ANALISIS YURIDIS LARANGAN PEREKAMAN DAN PENGAMBILAN GAMBAR BERMUATAN SEKSUAL PADA PASAL 14 (1) A UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS Di Negara Indonesia Dan Negara Amerika)

CINDY AGUSTINA FINASTI, 126103201058 (2024) ANALISIS YURIDIS LARANGAN PEREKAMAN DAN PENGAMBILAN GAMBAR BERMUATAN SEKSUAL PADA PASAL 14 (1) A UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS Di Negara Indonesia Dan Negara Amerika). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (719kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (516kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (335kB)
	Text BAB I.pdf Download (2MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (836kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (902kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Larangan Perekaman Dan Pengambilan Gambar Bermuatan Seksual Pada Pasal 14 (1) A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS Di Negara Indonesia Dan Negara Amerika)” ini ditulis oleh Cindy Agustina Finasti, NIM. 126103201058, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Fahmi Arif, S.H, M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual yang termaktub pada pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perbandingannya dengan Undang-Undang Negara Amerika Serikat serta keempat negara bagiannya yang cukup spesifik dalam mengatur muatan yang dilarang dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang mengumpulkan data-data dari primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual yang termaktub pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kurang berfokus pada cakupan muatan yang dilarang sehingga dalam penerapannya menimbulkan celah multitafsir. Untuk itu, perlu adanya upaya pembaharuan dengan menyebutkan cakupan muatan yang dilarang pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut dapat diupayakan dengan melihat referensi pengaturan yang ada pada Negara lain seperti melalui perbandingan pengaturan larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada Undang-Undang Negara Amerika Serikat yang cenderung spesifik dalam menyebutkan dan menjelaskan perbuatan yang dilarang untuk direkam dan dipotret, cakupan muatan yang dilarang untuk direkam dan dipotret, tempat yang dilarang untuk adanya aktivitas perekaman dan pengambilan gambar serta kondisi tertentu seseorang yang dilarang sebagai objek perekaman dan pengambilan gambar tanpa persetujuan. Meskipun pada kedua Negara tersebut memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya dan agama, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pembaharuan pada pasal 14 ayat (1) a yang lebih spesifik mengenai muatan yang dilarang tanpa meniru muatan yang termaktub pada Undang-Undang Negara Amerika Serikat. Untuk itu, diharapkan Negara Indonesia mampu menciptakan aturan orisinil yang dapat menjangkau seluruh keberagaman dalam masyarakat dengan menyebutkan konteks bermuatan seksual dengen lebih spesifik sepertihalnya berupa ketelanjangan dan bagian tubuh yang sewajarnya tertutupi pakaian serta aktivitas seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek yang direkam serta diambil gambarnya.

Actions (login required)

View Item