PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg)

MOCH IRSYADUL IBAD, 126102202222 (2024) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg). [ Skripsi ]

Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (743kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (500kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (310kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Moch Irysdul Ibad. 2024. NIM :126102202222. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Putusan No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perkara permohonan izin perkawinan poligami Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg, dimana dalam perkara tersebut pemohon jauh dengan termohon yang kerja di Kalimantan sedangkan calon istri kedua pemohon memiliki usaha warung ditempat kerja pemohon, dengan jauhnya antara pemohon dengan termohon dan pemohon sudah dekat dengan calon istri pemohon sehingga pemohon takut akan melanggar norma-norma agama. Maka dari itu alasan pemohon mengajukan izin perkawinan poligami di Pengadilan agama Jombang. Namun yang menjadi pro kontra dalam masalah ini ialah termohon dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga dalam putusan tersbut tidak terdapat alasan alternatif sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami terhadap putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg? 2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg?. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan untuk mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg. 2) Untuk mengetahui dan memahami perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berbentuk putusan, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi didalam masyarakat. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dimana pendekatan ini dilakukan degan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi suatu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atau permasalahan yang telah terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) alasan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut ialah dengan didasarkan pada hukum poligami secara Islam dan juga kaidah fiqh “menghindari dari bencana harus didahulukan dari meraih kebaikan” serta dengan dilengkapi syarat-syarat sesuai dalam pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: “pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikenhendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan” dan pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) Perbandingan Analisa Hukum Hakim, dimana penulis berpendapat dalam putusan tersebut karena dalam tidak terdapat syarat alternatif yang mana sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila. Istri tidak dapat menjalankan sebagaimana kewajiban seoarang istri,Istri mendapat cacat nadan atau penyakit yang tidak dapat disembhkan, Istri tidak dapat memberikan keturunan.   ABSTRACT Moch Irysdul Ibad. 2024. NIM: 126102202222. "Judges' Considerations in Deciding on Polygamy Permit Cases from the Perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the Jombang Religious Court (Study of Decision No. 408/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)". Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University, Tulungagung. Keywords: Polygamous Marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage This research was motivated by the case of an application for a polygamous marriage permit Number 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg, where in this case the applicant was far away from the respondent who worked in Kalimantan, while the applicant's second wife had a shop at the applicant's workplace, with a distance between the applicant and the respondent and the applicant is close to the applicant's future wife so the applicant is afraid of violating religious norms. That is the reason why the applicant applied for a polygamous marriage permit at the Jombang Religious Court. However, the pros and cons in this matter are that the respondent is in good health, both physically and spiritually, so that in this decision there are no alternative reasons in accordance with Article 4 Paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The formulation of the problem in this research is 1.) What is the judge's consideration in deciding the polygamy permit case regarding decision Number 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg? 2) What is the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding Decision Number 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg? The aims of this research are 1) To find out and understand the judge's considerations in making a decision to grant the request for a polygamous marriage permit Number 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg. 2) To know and understand the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding case Number 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg. The method in this research is a juridical method using a normative legal research method. This research is in the form of a decision, so the approach taken in this paper is a case approach. This approach aims to study norms or legal rules that can be applied. This approach takes the form of sampling cases that have occurred in society. And finally, using a conceptual approach, where this approach is carried out by combining practical concepts that can be implemented into a certain point of view and become a solution or problem that has occurred. The results of this research show that 1) the reason the Panel of Judges decided this case was based on the Islamic law of polygamy and also the Fiqh rule "avoiding disaster must take precedence over achieving good" and accompanied by the conditions in accordance with Article 3 Paragraph (2) which reads: "the court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned wish" and article 5 Paragraph (1) which reads: To be able to submit an application to the court, as intended in article 4 paragraph ( 1) This law must fulfill the following conditions: There is consent from the wife/wives, There is certainty that the husband is able to guarantee the living needs of his wives and children, There is a guarantee that the husband will act fairly towards wives and children, in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 2) Comparison of the Judge's Legal Analysis, where the author is of the opinion in the decision because there are no alternative conditions which are in accordance with Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads: The court referred to in paragraph (1) of this article only gives permission to a husband who has more than one wife if. The wife cannot carry out her duties as a wife, the wife has a disability or an incurable disease, the wife cannot produce offspring.   الملخص محمّد إريسدول عباد. ٢٠٢٤. نيم: ١٢٦١٠٢٢٠٢٢٢٢. “تحليل اعتبارات القضاة في البت في قضايا تصريح تعدد الزوجات من منظور القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج (دراسة جومبانج بنسلفانيا. القرار رقم 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg”. أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية، تولونج أجونج. كان الدافع وراء هذا البحث هو القضية المتعلقة بطلب تصريح زواج تعدد الزوجات رقم 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg، حيث كان مقدم الطلب في هذه الحالة بعيدًا عن المدعى عليه الذي يعمل في كاليمانتان، بينما كانت الزوجة الثانية لمقدم الطلب لديها متجر في مكان عمل مقدم الطلب، مع وجود مسافة بين مقدم الطلب والمدعى عليه وأن يكون مقدم الطلب قريب من زوجة مقدم الطلب المستقبلية لذلك يخشى مقدم الطلب من مخالفة الأعراف الدينية. لذلك، سبب تقديم مقدم الطلب للحصول على تصريح زواج تعدد الزوجات في محكمة جومبانج الدينية. إلا أن الإيجابيات والسلبيات في هذا الأمر هي أن يكون المدعى عليه بصحة جيدة عقليا وروحيا، بحيث لا توجد في هذا القرار أسباب بديلة وفقا للمادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج. وصياغة المشكلة في هذا البحث هي 1.) ما هو اعتبار القاضي في الفصل في قضية جواز تعدد الزوجات فيما يتعلق بالقرار رقم 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg ؟ 2) ما هو منظور القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج فيما يتعلق بالقرار رقم /408/Pdt.G/2023/PA.Jbg ؟ أهداف هذا البحث هي 1) معرفة وفهم اعتبارات القاضي في اتخاذ قرار الموافقة على طلب تصريح تعدد الزوجات رقم 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg 2) معرفة وفهم منظور القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج فيما يتعلق بالقضية رقم 408/Pdt.G/2023/PA.Jbg إن صياغة المشكلة في هذا البحث هو المنهج القانوني باستخدام نوع من منهج البحث القانوني المعياري. هذا البحث في شكل قرار، وبالتالي فإن النهج المتبع في هذه الورقة هو نهج الحالة. ويهدف هذا النهج إلى دراسة القواعد أو القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها. ويأخذ هذا النهج شكل حالات أخذ العينات التي حدثت في المجتمع. وأخيرًا، استخدام المنهج المفاهيمي، حيث يتم تنفيذ هذا المنهج من خلال الجمع بين المفاهيم العملية التي يمكن تنفيذها في وجهة نظر معينة وتصبح حلاً أو مشكلة حدثت. وتظهر نتائج هذا البحث أن 1) إن سبب قرار هيئة القضاة في هذه القضية هو استناداً إلى قانون تعدد الزوجات الإسلامي وأيضاً قواعد الفقه الأصولي ومصحوبة بالشروط وفقاً للمادة 3 فقرة (2) والمادة 5 فقرة ( 1) في القانون. القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج. 2) التحليل القانوني المقارن للقضاة، حيث يعتقد المؤلف القرار لأنه لا توجد شروط بديلة تتوافق مع المادة 4 الفقرة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والتي تتعلق فقط بنظرية المبادلة ، وهي أهمية التبادلية والعلاقات. التعاون بين البشر رجالاً ونساءً، بحيث يمكن تكوين أسرة سكينة ومودة ورحمة بشريك واحد.

Actions (login required)

View Item