PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TRENGGALEK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN FIQH SIYASAH

MUHAMMAD DYANI ULKHAK, 12103193187 (2024) PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TRENGGALEK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (685kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (499kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (161kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (415kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (295kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Muhammad Dyani Ulkhak, 12103193187, Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Fiqh Siyasah, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah., S.H.I., M.Hum. Kata Kunci : Penanganan Anak Korban Kekerasan, Kabupaten Trenggalek, Dinsos PPPA, Peraturan Menteri, Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Trenggalek pada setiap tahunnya, sehingga perlu dilaksanakan penanganan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan anak korban kekerasan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengkaji penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek dengan fokus pada implementasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta perspektif fiqh siyasah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek? 2) Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak? 3) Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh siyasah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, denga n menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif dan survei, dengan lokasi penelitian berada di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek. Dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Adapun hasil penelitian ini: 1) Penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek yang dilakukan oeh Dinsos PPPA telah melakukan berbagai langkah dalam penanganan anak korban kekerasan, termasuk upaya perlindungan dan pelayanan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. 2) Dalam konteks Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, penanganan yang dilakukan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek telah berusaha untuk memenuhi standar layanan perlindungan anak. 3) Dari perspektif fiqh siyasah penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungananak dalam Islam. Pemerintah daerah telah berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan ajaran agama Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah terutama anak-anak dan perempuan. Namun, penelitian ini menemukan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, tidak adanya UPTD PPPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta kurangnya digitalisasi layanan informasi dan aduan.

Actions (login required)

View Item