IMPLEMENTASI PROSES PEMILIHAN DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kab. Trenggalek)

WINARYO, 12103193141 (2024) IMPLEMENTASI PROSES PEMILIHAN DAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kab. Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (839kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (58kB)
	Text BAB I.pdf Download (256kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

WINARYO 12103193141, Implementasi Proses Pemilihan Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kab. Trenggalek) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Muksin, M.H., Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kewenangan, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai gambaran dari semangat otonomi desa yang diperjuangkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk turut serta aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan desa. Namun, dalam proses pemilihan BPD terjadi problematika yang mana dalam prosesnya berjalan tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam Kemendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang Undang No. 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana dalam peraturan tersebut pemilihan dilaksanakan secara demokrasi yang kemudian berdapak pada implementasi dari kewenangannya, diantara 3 kewenangan BPD hanya 1 yang terlaksana, yakni kewenangan dari BPD dalam membahas dan menetapkan anggaran desa, terkait menyerap aspirasi serta pengawasan anggota tidak terlaksana secara maksimal.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah diantaranya 1) Bagaimana Problematika Proses Pemilihan BPD di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek 2) Bagaimana kendala utama yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. 3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan serta proses pemilihan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian tentang menggunakan pendekatan Yuridis empiris, dimana implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif pendekatan ini cenderung mengarah kepada metode penelitian secara deskriptif (berupa kata-kata tulisan). Adapun hasil penelitian ini ialah 1) Dalam Proses pemilihan terjadi problematika dalam pemilihan secara prosedural yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang diatur, sehingga pemerintah desa menggunakan kewenangan dekeresi untuk mengatasi hal tersebut. 2) kendala utama dari implementasi kewenangan dari BPD ialah ketertarikan akan BPD berkurang dan Fasilitas untuk BPD masih belum memadai serta adanya ketidakpahaman Anggota BPD dalam tugas dan Fungsi. 3), Implementasi dari kewenangan dan proses pemilihan BPD tidak terlaksana sesuai dengan Fiqih Siyasah yang mana dalam Fiqih Siyasah menekankan terkait Syura dan Demokrasi.

Actions (login required)

View Item