SISTEM CAMPURAN BAHAN PUKIS DITINJAU DARI UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Usaha “Pukis Bikang Surabaya” Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)

ANDRE ARDIANSYAH, 12101193152 (2024) SISTEM CAMPURAN BAHAN PUKIS DITINJAU DARI UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Usaha “Pukis Bikang Surabaya” Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (458kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (219kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (59kB)
	Text BAB I.pdf Download (197kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (920kB)

Abstract

Andre Ardiansyah, 12101193152, Sistem Campuran Bahan Pukis Ditinjau Dari Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Abd. Khair Wattimena., MH Kata Kunci: Sistem Campuran Bahan, Pukis, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena produk olahan tradisional yang bermacam-macam variasi seperti halnya produk olahan rumahan yaitu kue pukis yang ada di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dimana produk pukis ini biasa diproduksi baik dari pembuatan yang mudah serta bahanbahan yang terjangkau untuk ditemukan dan diolah, namun berbeda dalam home industri yang ada di Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, diolah dan menghasilkan nilai jual dengan berbagai rasa dan toping. Dan dengan adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjamin produk yang beredar dimasyarakat aman atas keraguan masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan yang baru beredar di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Sistem Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana Tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?; 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?. xvi Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data digunakan berupa wawancara pihak yang terlibat dalam pembuatan kue pukis tersebut. Teknik Analisa data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem campuran bahan pukis pada usaha “Pukis Bikang Surabaya” desa Nglutung yaitu dengan dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia. Bahan yang digunakan berasal dari bahan makanan nabati dan hewani yang terjamin kehalalannya.; 2) Tinjauan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sistem campuran bahan pembuatan pukis yaitu, berdasarkan pasal 17 dan 20 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 bahan yang digunakan dalam proses produksi, pemilik usaha menggunakan beberapa bahan makan kemasan atau instan yang terjamin kehalalannya dengan ditunjukkannya label halal pada setiap kemasan, Mengenai sertifikasi halal berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pemilik usaha sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal pada BPJPH akan tetapi belum ada kelanjutan terkait hal tersebut.; 3) Tinjauan hukum islam terhadap campuran bahan kue pukis pada usaha “Pukis Bikang Surabaya” desa Nglutung yaitu sudah dianggap halal karena bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue pukis tidak berasal ataupun mengandung sesuatu yang diharamkan oleh agama.

Actions (login required)

View Item