Transformasi Kebijakan Kesehatan: Pengaruh Penghapusan Mandatory Spending dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Kualitas dan Akses Layanan

Hekmatyar Musthofa Hikam, 1860103223307 and Aiga Nur Artiani, 1860103223309 and Ayu Riska Choirunisa, 1860103223312 and Masayu Aisha Rahma, 1860103223306 and Levia Ayu Aprilia, 1860103223310 (2024) Transformasi Kebijakan Kesehatan: Pengaruh Penghapusan Mandatory Spending dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Kualitas dan Akses Layanan. Uin Sayyid Ali Rahmatullah, Indonesia.

	Text (JURNAL ARTIKEL KELOMPOK 8 HTN 5G) kelompok_8[1].pdf - Other Download (470kB)
	Text kelompok_8[1].pdf Download (470kB)

Abstract

Penelitian ini membahas dampak penghapusan mandatory spending dalam UndangUndang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Perubahan ini menggantikan kewajiban alokasi minimal anggaran kesehatan dengan sistem berbasis kinerja. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kebijakan ini menghadirkan tantangan baru, terutama bagi daerah dan kelompok rentan yang bergantung pada layanan dasar. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali perspektif pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memahami implikasi kebijakan baru ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa alokasi wajib, terdapat risiko penurunan akses dan kualitas layanan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Namun, pemberian insentif berbasis kinerja dan kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu daerah mengatasi keterbatasan tersebut.Penelitian ini merekomendasikan penguatan evaluasi dan koordinasi pusat-daerah agar kebijakan ini tetap dapat menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kata Kunci: mandatory spending, kebijakan kesehatan, akses layanan kesehatan, kualitas layanan, insentif berbasis kinerja.

Actions (login required)

View Item