KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE PASAL 27 AYAT 2 NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG JUDI ONLINE

Rizka Fitriani, 1860103223299 and Yoga Bhakti Hexzananta, 1860103223300 and Roy Rizqy Fadia Ananta Putri, 1860103223301 and Yoggi Halim Neviawan, 1860103223303 and Flafia Hayu Echa Ananda, 1860103223305 (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE PASAL 27 AYAT 2 NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG JUDI ONLINE. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MARAKNYA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE PASAL 27 AYAT 2 NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG JUDI ONLINE, 1 (1). pp. 1-14. (Submitted)

Text KELOMPOK 7_KEBIJAKAN PUBLIK[1].pdf Download (176kB)

Abstract

Abstract The rise of online gambling in Indonesia has created significant challenges for the government in maintaining national integrity and preventing the negative impacts of this illegal activity. Therefore, the government has taken serious steps to deal with this problem through Article 27(2) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) explicitly prohibits any person from distributing, transmitting or making reachable electronic information that has online gambling content. The definition of gambling which involves betting money or valuables with the hope of profit depending on the player's luck or skill is outlined in these provisions. Online gambling perpetrators who violate Article 27 Paragraph 2 of the ITE Law can be sentenced to imprisonment for a maximum of six years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Gambling bookies can also be charged with a combination of Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law and Article 45 Paragraph (2) of the ITE Law. The role of the government is significant in preventing the spread of online gambling. Some social media have discouraged the promotion of online gambling by setting user terms that prohibit illegal or misleading activities. The Indonesian government, through the ITE Law Article 27 Paragraph 2, has provided a strong legal basis to deal with the rise of online gambling. By prohibiting the distribution, transmission and opening of access to electronic information containing gambling content as well as strict sanctions, the government is trying to maintain national integrity and avoid the negative impact of this illegal activity. Effective implementation and coordination between relevant institutions is needed so that this policy can be implemented well. Keywords: Online Gambling, Government, Law Abstract Maraknya judi online di Indonesia telah menciptakan tantangan signifikan bagi pemerintah dalam menjaga integritas nasional dan mencegah dampak negatif dari aktivitas ilegal ini. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius untuk menghadapi masalah ini melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 2. Pasal 27 Ayat 2 UU ITE secara eksplisit melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat aksesibel informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian secara online. Definisi judi yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga dengan harapan untung bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dituangkan dalam ketentuan ini. Pelaku judi online yang melanggar Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bandar judi juga dapat dijerat dengan gabungan antara UU ITE Pasal 27 Ayat (2) dan UU ITE Pasal 45 Ayat (2). Peran pemerintah sangat penting dalam mencegah beredarnya judi online. Beberapa media sosial telah mencegah promosi judi online dengan mengatur ketentuan pengguna yang melarang aktivitas ilegal atau menyesatkan. Pemerintah Indonesia melalui UU ITE Pasal 27 Ayat 2 telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi maraknya judi online. Dengan larangan distribusi, transmisi, dan pembukaan akses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta sanksi yang tegas, pemerintah berusaha untuk menjaga integritas nasional dan menghindari dampak negatif dari aktivitas ilegal ini. Implementasi yang efektif dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait diperlukan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Judi Online, Pemerintah, Hukum

Actions (login required)

View Item