IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

MUHAMMAD FITER SUPRIANTO, 126103202158 (2024) IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (284kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (130kB)
	Text BAB I.pdf Download (219kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Muhammad Fiter Suprianto NIM. 126103202158, Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Perspektif Fiqih Siyasah ( studi kasus di desa Padangan kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung ) Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Indri Hadisiswati., S.H., M.H. Kata Kunci: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah. Latar Belakang : Penyebab utama kemiskinan penduduk perdesaan yang sebagian besar berpenghasilan utama sebagai petani adalah karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Kabupaten Tulungagung didominasi oleh petani perlahan sempit dengan berbagai keterbatasan dalam hal permodalan, pendidikan, dan terutama ketrampilan. Di desa padangan di dominasi oleh kegiatan pertanian pangan terutama penghasil jagung dan padi. Karena mayoritas penduduk desa padangan banyak yang bekerja di bidang pertanian. Beberapa petani didesa padangan memiliki keterbatasan dengan adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta lahan pertanian yang sempit, untuk itu mereka memerlukan perlindungan dari resiko ketidakpastian dan bencana alam. Dalam kondisi tertentu, petani harus memikirkan cara agar lahan yang dikerjakan tetap memiliki hasil panen yang melimpah baik saat musim penghujan, musim kemarau, hingga saat dimana hama padi menyerang tanaman Rumusan Masalah : Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah diantara lain 1). Bagaimana Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 ayat 6 dan 7 Di Desa Padangan? 2). Bagaimana Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah? Metode Penelitian : Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tinjauan Implementasi Perda kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu gejala sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta fakta dan sifat sifat populasi atau objek tertentu. Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan undang-undang petani. Hasil Penelitian: Pertama, Penerapan Perda No 4 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 dan 7 dalam pandangan pemerintah telah dilaksanakan yakni dengan membentuk tim di 19 kecamatan. Namun di tempat peneliti melakukan penelitian yakni di Desa Padangan Kec. Ngantru upaya dalam menerapkan perlindungan dan pemberdayaan petani masih belum maksimal diterapkan Kedua, bahwa aspirasi, kepentingan dan rasa aman dari petani di Desa Padangan Kec. Ngantru, sebagaimana dalam asas perlindungan dan pemberdayaan tidak diterapkan di desa padangan, hal ini dalam pandangan fiqih siyasah adalah tanggungjawab pemerintah dalam mengatasi hal tersebut.

Actions (login required)

View Item