MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

SONIA ARETA BARA PURBASARI, 126102211106 (2025) MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (874kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (126kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (70kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sonia Areta Bara Purbasari, 126102211106, Marital Rape dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Eko Siswanto, M.H.I. Kata Kunci: Marital Rape, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya istri yang mengalami marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, di mana hubungan seksual terjadi karena pemaksaan, manipulasi, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh suami. Masalah marital rape sering kali diabaikan dan dianggap tabu serta dipandang sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara jelas mengakui dan melarang tindakan tersebut. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana marital rape di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana marital rape di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri termanifestasi dalam beberapa bentuk tindakan. Pertama, ditemukan suami yang memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksual secara berulang-ulang tanpa mempertimbangkan kondisi dan kesiapan istri. Kedua, ditemukan pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan ancaman sebagai manipulasi. Ketiga, ditemukan suami yang memaksa istri untuk berhubungan seksual ketika dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Keempat, ditemukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri ketika berhubungan seksual. Tindakan tersebut memberikan dampak pada fisik istri yaitu kelelahan, vagina lecet atau luka, siklus haid tidak teratur, rasa sakit akibat kekerasan fisik yang dilakukan suami saat berhubungan seksual. Selain itu juga memberikan dampak pada psikis istri yaitu stres, marah, kecewa, trauma yang membuat rasa tidak aman berada di dekat suami. 2) Tindakan pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape yang ditemukan di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam Pasal 6 Huruf (b) berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, merupakan perbuatan kekerasan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan istri di bawah kekuasaan suami secara melawan hukum. Dampak yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis semakin menguatkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana. UU TPKS telah memberikan terobosan hukum yang signifikan dengan mengakui dan mengatur secara tegas tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan.

Actions (login required)

View Item