ELSA ARINI NIZAR, 126103201053 (2024) PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN LAMONGAN. [ Skripsi ]
![]() |
Text
COVER.pdf Download (757kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (113kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (258kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
![]() |
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) |
![]() |
Text
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Nizar, Elsa Arini NIM 126103201053, Peran Legislator Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lamongan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H. Kata Kunci: Peran, Legislator Perempuan, Perlindungan Perempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi tidak maksimalnya peran legislator perempuan di Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan. Serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan dan jumlah korban kekerasan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun legislator perempuan di Kabupaten Lamongan tidak mengupayakan perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan, seperti pengajuan Raperda terkait dengan perlindungan perempuan dan tidak mengadvokasi anggaran perlindungan perempuan. Jenis kekerasan yang di alami perempuan korban kekerasan di Kabupaten Lamongan yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran legislator perempuan di Kabupaten Lamongan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan legislator perempuan di Kabupaten Lamongan yang masih kurang dalam memberikan perhatian terhadap isu perlindungan perempuan. 2) Faktor pendukung legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan yaitu memiliki peran yang signifikan dalam menguatkan perlindungan perempuan melalui usulan dan pembentukan Raperda yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di Kabupaten Lamongan, menjalin komunikasi dan menerima aspirasi perempuan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Perda melalui Reses anggota DPRD dan aduan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda), memiliki kewenangan untuk memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Faktor penghambatnya adalah Legislator perempuan mengalami keterbatasan dalam fungsi, keterbatasan fungsi DPRD yang hanya terfokus pada penyusunan regulasi, serta tidak memiliki kewenangan untuk memantau langsung implementasi perlindungan perempuan, Proses pengajuan Raperda saat ini lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini turut menghambat percepatan pengesahan Raperda tersebut. 3) Ditinjau dari hukum islam peran legislator perempuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam agama. Hukum islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Kepemimpinan > Kepala Daerah Kepemimpinan Kinerja Pegawai Perempuan Politik Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 126103201053 ELSA ARINI NIZAR |
Date Deposited: | 08 Apr 2025 04:20 |
Last Modified: | 08 Apr 2025 04:20 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/55789 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |