TINJAUAN YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, DAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

RYCKO FERGIAWAN, 126103203268 (2024) TINJAUAN YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, DAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (389kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (304kB)
	Text BAB I.pdf Download (474kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (378kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)

Abstract

ABSTRAK RYCKO FERGIAWAN, 126103203268, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, Dan Fikih Siyasah Terhadap Kekosongan Hukum Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H, M.Hum. Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Politik Uang, Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana , yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026 tidak mengatur larangan tentang politik uang. Demikian juga peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang larangan tentang politik uang sehingga terjadi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah baik secara yuridis, filosofis, sosiologis maupun secara fikih siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimaana tinjauan yuridis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?; 2) Bagaimaana tinjauan sosiologis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?; 3) Bagaimaana tinjauan filosofis terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa?; 4) Bagaimaana tinjauan fikih siyasah terhadap kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan deskriptif anlitis karena penelitian ini menganalisis tidak adanya pengaturan tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa. Teknik pengumpulan data studi dokumen yang dimana ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau orang lain dan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur yang dimana kajian literatur merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan topik penelitian dan diolah melalui tahapan reading, classifying, verifying, dan concluding. Hasil penelitian ini : 1) Secara yuridis, kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa adalah bentuk pembiaran negara terhadap praktik dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk membuat peraturan atau regulasi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 11 yang tidak memberikan solusi atas permasalahan hukum di masyarakat; 2) Secara sosiologis, kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa menjadikan perilaku politik uang dalam masyarakat menjadi tidak dapat dikontrol oleh negara sehingga dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar sehingga beresiko menghasilkan pemimpin yang koruptif dan hanya berfokus pada pengembalian modal semata; 3) Secara filosofis, kekosongan hukum tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa mempersulit terwujudnya tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena hanya yang memiliki uang yang dapat berkontestasi di pemilihan kepala desa; 4) Ditinjau dari fikih siyasah, berdasarkan prinsip kewajiban pemerintah harus mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, maka membiarkan kekosongan hukum itu adalah sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

Actions (login required)

View Item