PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BASUKI RAHMAD DAN JALAN AHMAD YANI TIMUR KABUPATEN TULUNGAGUNG TINJAUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DAN FIQIH SIYASAH

AMALIA ZANNUBA KHOFSOH, 126103212205 (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BASUKI RAHMAD DAN JALAN AHMAD YANI TIMUR KABUPATEN TULUNGAGUNG TINJAUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (577kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (217kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text BAB I.pdf Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB)
	Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Relokasi Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung yang belum memberikan solusi yang efektif bagi para pedagang kaki lima. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang belum maksimal ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji dengan tinjauan fiqh siyasah. Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah 1) Bagaimana Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Basuki Rahmad dan di Jalan Ahmad Yani Timur ?. 2) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima menurut pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ?. 3) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima di jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur ?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis secara mendalam bagaimana relokai pedagang kaki lima di jalan Basuki Rahmad dan jalan ahmad yani timur. 2) Untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengaturan Relokasi Pedagang Kaki Lima menurut pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. 3) Untuk mengidentifikasi tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur. Metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan studi kasus pada pedagang kaki lima di jalan ahmad yani timur dan jalan basuki rahmad kabupaten tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Relokasi pedagang kaki lima di Jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur Tulungagung yang didasari adanya aduan masyarakat terkait kemacetan. Proses relokasi diawali dengan pemberian surat edaran serta sosialisasi dan pemberian batas waktu kepada pedagang. Ketidakpastian mengenai lokasi relokasi yang baru dan jangka waktu yang panjang dalam proses relokasi ini menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan bagi para pedagang untuk usaha mereka. 2) Relokasi pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur dan Jalan Basuki Rahmad Tulungagung, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman. Namun terdapat tantangan lain karena tidak adanya peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga kebijakan relokasi seringkali tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak memberikan kepastian bagi pedagang, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban umum namun tidak adanya perda terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima memberikan dampak ketidakpastian kepada para pedagang kaki lima. 3) Penerapan prinsip maslahah dalam Fiqih Siyasah pada relokasi pedagang kaki lima, yang seharusnya memberikan solusi adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Namun pada praktiknya di Jalan Ahmad Yani Timur dan Basuki Rahmad Tulungagung menghadapi kendala signifikan karena tidak adanya peraturan daerah spesifik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Actions (login required)

View Item