LEGALITAS AMBULANS SWASTA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ANIS NURSA’ADAH, 126103211015 (2024) LEGALITAS AMBULANS SWASTA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (795kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (230kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (208kB)
	Text BAB I.pdf Download (285kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Legalitas Ambulans Swasta di Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Anis Nursa’adah, NIM. 126103211015, Program Studi Hukum Tata Negara,Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Fahmi Arif, M.H. Kata kunci: Legalitas, Perizinan, Ambulans. Penelitian ini dilatar belakangi adanya peraturan yang belum ada di daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagaimana kebijakan perizinan yang belum ada sehingga kebijakan perizinan mempengaruhi kualitas dan keterjangkauan layanan ambulans. Kabupaten Tulungagung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan ambulans swasta. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait legalitas operasional ambulans swasta di wilayah tersebut. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku di tingkat daerah dan provinsi terkait perizinan ambulans, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik perizinan ambulans di kabupaten lain sebagai bahan perbandingan. Dalam peraturan Perundang-undangan keberadaan ambulans swasta perlu diatur dalam kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kualitas layanan, keamanan pasien, dan mencegah penyalahgunaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana legalitas perizinan ambulans swasta di Kabupaten Tulungagung?, 2) Bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah dalam perizinan ambulans? Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penulis melakukan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial yang nyata. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sumber data berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengumpulan data beruapa mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan verivikasi data. Serta yang terahir pengecekan keabsahan temuan. Hasil penelitian ini 1) perizinan ambulans swasta di Kabupaten Tulungagung belum diatur dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Aturan mengenai perizinan ambulans milik lembaga maupun perseorangan secara umum belum diatur dalam tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Daerah Kabupaten Tulungagung. Namun ada beberapa daerah yang sudah memiliki perizinan ambulans di Dinas Penanaman Modal dan PTSP seperti DKI Jakarta, Kota Magelang, kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Timur, Sarolangun Provinsi Jambi. Dari wawancara yang penulis dapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum ada delegasi dari pihak pusat yaitu dinas Kesehatan atau dari Bupati Tulungagung mengenai perizinan ambuans. Sehingga di Kabupaten Tulungagung sendiri perizinan ambulans masih belum ada. 2) Tinjauan Siyasah Idariyah mengenai perizinan ambulans, dalam Al Qur’an maupun hadits belum diatur mengenai perizinan. Perizinan sendiri perlu dibentuk untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kemudharatan. Dalam surat An-Nisa’ ayat 58 dalam surat tersebut mempunyai arti “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” memiliki makna bahwa pemerintah seharusnya memberikan keadilan berupa peraturan perizinan ambulans yang jelas agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Perlu adanya aturan mengenai perizinan ambulans agar terciptanya tertib administrasi sehingga memberikan kelayakan atau pengawasan dalam perizinan ambulans yang pada akhirnya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat atau pemerintah.

Actions (login required)

View Item