SINKRONISASI PERATURAN DAERAH TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

YASIR RACHMAN, 126103203279 (2024) SINKRONISASI PERATURAN DAERAH TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (596kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (256kB)
	Text BAB I.pdf Download (429kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (398kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (947kB)

Abstract

Yasir Rachman, 126103203279, Sinkronisasi Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Dengan Hak Asasi Manusia, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I, M.H. Kata Kunci: hak asasi manusia, perangkat desa, peraturan daerah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perangkat desa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 19 Ayat 4 menegaskan bahwa “Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suami sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah melanggar hak Asasi Manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan? 2) Bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa terhadap Hak Asasi Manusia? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. 2) Menganalisis sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengumpulan data menggunakan studi dokumen pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Larangan anak kepala desa untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa, dapat mengurangi pilihan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi yang ada di desa. 2) Sinkronisasi vertikal antara Perda Kabupaten Tulungagung dan peraturan di atasnya menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, Sinkronisasi horizontal merujuk pada proses penyesuaian dan keselarasan antara berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten Tulungagung. Meskipun larangan ini bertujuan untuk mencegah nepotisme dan memastikan keadilan dalam pemilihan perangkat desa, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Actions (login required)

View Item