ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

JUSUF SATRIANI, 126103202137 (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (824kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (309kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (93kB)
	Text BAB I.pdf Download (249kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah ini ditulis oleh Jusuf Satriani, NIM. 126103202137, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat mekanisme penyelesaian melalui Lembaga Kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas terkait Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Penulisan ini akan membahas terkait pendapat dan pertimbangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, 1) Bagaimana analisis yuridis perselisihan pemilihan umum 2024 ditinjau dari ketatanegaraan? 2) Bagaimana tinjauan siyasah syariah terhadap perselisihan hasil pemilihan umum 2024?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif atau dapat dikatakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang berdasarkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan pustaka terhadap asas hukum dan studi kasus yang disebut penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Pertama Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ditemukan kejanggalan dalam penyebaran bansos yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa kampanye, yang mana presiden menggunakan kewenangannya untuk membagikan bansos untuk mendapatkan simpati politik dan juga presiden memiliki kedekatan dengan salah satu pasangan calon, dimana melakukan penyebaran bansos dalam masa kampanye untuk menggiring dan meyakinkan masyarakat agar mementingkan suatu kelompok,hal tersebut masuk dalam unsur dari kekuasaan yakni influence dan persuation yakni kemampuan pemimpin untuk mempengrauhi suatu kelompok agar menguntungkan suatu kelompok. Kedua Dalam masa kampanye ternyata tidak hanya politisasi bansos yang dipermasalahkan namun ada temuan terkait netralitas dari Aparatur Sipil Negara yang juga ikut mendeklarasikan salah satu pasangan calon dan juga ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon,hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil,dalam kejadian nya banyak Kepala Daerah yang mendeklarasikan dukungan ke salah satu pasangan calon yang disitu melanggar Pasal diatas. 2) Jika dilihat dari sudut pandang agama islam banyak kejanggalan yang terjadi dan sangat bertentangan yang pertama tentang politisasi bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat masa kampanye berlangsung dan masuk dalam teori konstitusi tentang mempengaruhi suatu kelompok dengan mementingkan kelompok yang dituju,dan yang kedua tentang netralitas aparatur sipil negara yang ikut berkampanye dan mendukung dalam hal ini mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan hal ini melanggar prinsip fiqih siyasah Al-Adl dan Al-musawwa dimana dalam prisip agama islam pemimpin harus adil dalam memutuskan suatu keputusan dimana dalam agama islam dijelaskan dalam QS:Annisa ayat 135 yang menjelaskan tentang keadilan dalam memimpin.

Actions (login required)

View Item