PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN REFORMA AGRARIA (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar)

REGITA RAHMADANI, 126103202184 (2024) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN REFORMA AGRARIA (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (748kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (67kB)
	Text BAB I.pdf Download (149kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (101kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

REGITA RAHMADANI, 126103202184, Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Abdul Khair Wattimena, M.H Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria, Kabupaten Blitar, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Reforma agraria merupakan kebijakan strategis untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan aset dan akses terhadap tanah, termasuk redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji regulasi terkait dan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program redistribusi tanah. Implementasi kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari identifikasi objek tanah hingga pemberian sertifikat kepada penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti konflik kepemilikan tanah, keterbatasan data spasial, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, BPN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas redistribusi tanah melalui percepatan proses legalisasi aset, penguatan kelembagaan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan data spasial, serta pendekatan partisipatif untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria di Kabupaten Blitar.

Actions (login required)

View Item