IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 37 TAHUN 2023 TERKAIT PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

AGNES FERNANDA SYACH, 126103202089 (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 37 TAHUN 2023 TERKAIT PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (902kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (407kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (261kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (568kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (649kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (434kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (764kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (650kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (293kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (547kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023, dimana tujuan dari peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 4 yakni pemberian Bantuan Langsung Tunai yang kemudian disebut BLT DBHCHT adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya, dengan waktu pemberian bantuan dibagi menjadi tiga periode dari bulan Juni hingga Desember 2023. Tetapi dalam pelaksanaannya waktu pemberian bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 terkait pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 terkait pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 terkait pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tulungagung. 2) Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 terkait pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Triangulasi digunakan utuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023, Dinas Sosial yang ditunjuk sebagai penyalur tidak melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT dan sasaran penerima BLT DBHCHT yang tidak memenuhi kriteria tidak mendapatkan bantuan. Namun implementasi peraturan ini terkendala dengan ketidakpastian waktu penyaluran bantuan. 2) Dalam perspektif fiqih siyasah, implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat serta prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Tetapi terdapat prinsip yang belum dilaksanakan dengan baik yakni prinsip musyawarah dan ijma’ dimana prinsip tersebut menyatakan bahwa semua pihak harus melaksanakan musyawarah atau pengambilan keputusan dalam semua urusan masyarakat sehingga terbentuk koordinasi yang baik mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan, tetapi dalam pelaksanaannya pihak yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan yakni Dinas Sosial tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dianggap kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 126103202089 AGNES FERNANDA SYACH
Date Deposited: 19 Jun 2025 04:13
Last Modified: 19 Jun 2025 04:13
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/57594

Actions (login required)

View Item View Item