IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TERHADAP RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)

MASLUHI FIFI ROTUL UMMAH, 126103212146 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TERHADAP RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Jombang). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (140kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (200kB)
	Text BAB I.pdf Download (228kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (247kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Masluhi Fifi Rotul Ummah 126103212146, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen Pembimbing: Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci : Retribusi Parkir Berlangganan, Penegakan Hukum, Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penarikan tarif retribusi yang dilakukan oleh juru parkir kepada pengguna parkir berlangganan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, menyatakan bahwa parkir berlangganan merupakan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun, yang mana pengguna parkir berhak memarkirkan kendaraannya pada titik lokasi yang telah di tetapkan oleh bupati tanpa harus membayar lagi saat memarkirkan kendaraannya. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang membayar retribusi parkir kepada juru parkir resmi karena merasa sudah dilayani, namun mereka tidak mengetahui bahwa telah terdaftar sebagai pengguna parkir berlangganan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang kurang optimal, sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam sistem retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana problematika penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap retribusi parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 di KabupatenJombang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi di Kabupaten Jombang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 terhadap retribusi parkir berlangganan telah sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan dari segi aturan. Namun, berdasarkan penelitian dan analisis menggunakan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang masih belum optimal. Peran penyelenggara dan perilaku masyarakat menjadi titik kelemahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah ini. Kurangnya pengawasan rutin dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian menjadi celah praktik pemungutan retribusi oleh juru parkir yang tidak sesuai aturan dan adanya juru parkir ilegal di kawasan parkir berlangganan. Serta kurangnya edukasi dan perilaku masyarakat yang sering merasa sungkan menyebabkan implementasi peraturan retribusi parkir berlanggaan di Kabupaten Jombang belum berjalan dengan baik. 2) Problematika yang ditemukan dalam penerapan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang adalah rendahnya gaji juru parkir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum parkir berlangganan, serta keberadaan juru parkir ilegal yang masih beroprasi di kawasan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, evaluasi substansi hukum yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan juru parkir. Dan peningkatan budaya hukum melalui pengawasan dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk dilakukan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam menanggulangi praktik parkir ilegal agar peraturan dapat diterapkan dengan baik. 3) Dalam perspektif fiqh siyasah dan pemikiran Al-Mawardi, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.xxiii Penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti yang dilakukan oleh juru parkir ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana diatur dalam Surat an-Nisa ayat 58 dan 29. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, mencegah pelanggaran, dan memastikan kebijakan parkir berlangganan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Actions (login required)

View Item