IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PASAL 6 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Gaprang Kabupaten Blitar)

AFIFATUL AISYA, 126103211004 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PASAL 6 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Gaprang Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (250kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (110kB)
	Text BAB I.pdf Download (226kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

AFIFATUL AISYA, 126103211004, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Gaprang Kabupaten Blitar)”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Pembimbing: Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M. IP. Kata Kunci: Dekonsentrasi, Tugas dan Kewenangan Kepala Desa, Fiqh Siyasah Kepala desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam aspek administrasi, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016 mengatur tugas dan kewenangan kepala desa agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Islam, konsep kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan kepala desa di Desa Gaprang berdasarkan regulasi tersebut serta meninjau penerapannya dalam perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Gaprang telah menjalankan sebagian besar tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2016. Namun, masih terdapat beberapa tugas yang belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya adalah penyampaian laporan masa akhir jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Selain itu, ditemukan kendala lain, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan keterbatasan sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari perspektif Fiqih Siyasah, kepemimpinan kepala desa di Desa Gaprang telah mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif agar tata kelola pemerintahan desa lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pemerintahan desa dalam perspektif hukum dan Islam.

Actions (login required)

View Item