TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN FIQIH SIYASAH

ELVA MAYA RINGGA SARI, 126103211109 (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (170kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (104kB)
	Text BAB I.pdf Download (198kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)

Abstract

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Fiqih Siyasah” yangkditulis oleh Elva Maya Ringgasar, NIM.126103211109, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN SATU Tulungagung, dibimbing oleh: Siti Khoirotul Ula M.H.I Kata Kunci: Yuridis, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal. Penelitian ini dilatarbelakangi perihal munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada yang memunculkan berbagai perdebatan, baik dari sisi legitimasi demokrasi maupun kepatutan hukum. Fenomena ini menjadi tantangan dalam sistem demokrasi langsung di Indonesia yang idealnya memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat. Dalam perspektif fiqih siyasah, persoalan calon tunggal juga menimbulkan diskusi mengenai kesesuaian mekanisme pemilihan ini dengan prinsipprinsip kepemimpinan dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terhadap undang-undang nomor 10 tahun 2016? 2) Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif ketatanegaraan? 3) Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif teori fiqih siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, seperti asas hukum, kaidah hukum, dan konsepsi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk mekanisme jika hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwaxix pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Mekanismenya dilakukan dalam bentuk pemungutan suara dengan dua pilihan, yaitu setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal tersebut. 2) Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dianggap sesuai prinsip demokrasi asalkan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku dipenuhi. Hal ini bertujuan menjaga hak rakyat untuk tetap memilih meskipun hanya satu pasangan calon yang tersedia. 3) Dalam perspektif fiqih siyasah, pemilihan dengan calon tunggal dapat diterima apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, selama calon tersebut memenuhi syarat sebagai pemimpin yang adil dan kompeten. Mekanisme ini dapat dianggap sebagai ijtihad politik dalam konteks modern.

Actions (login required)

View Item