PEMENUHAN HAK-HAK PETANI UNTUK MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

PUTRI WULANDARI, 126103202179 (2024) PEMENUHAN HAK-HAK PETANI UNTUK MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (3MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Putri Wulandari, NIM. 126103202179, Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Abd. Khair Wattimena, M.H. Kata Kunci: Hak-hak, Petani, Pupuk Bersubsidi, Fiqih Siyasah Penelitian dilatarbelakangi oleh realita di masyarakat sekitar terkhusus bagi para petani yang masih sering mengalami kendala kesulitan dalam proses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, hal ini menjadi isu yang menarik untuk dianalisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ditinjau dari fiqih siyasah? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi di Lini IV dengan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, pupuk bersubsidi dijual bebas, petani yang tidak terdaftar dalam anggota kelompok tani dapat membeli pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi dijual di luar wilayah distribusinya. 2) Pemenuhan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Wonorejo Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 bisa dikatakan belum bisa berjalan dengan efektif. Karena di dalam Pasal 1 Ayat 10 berbunyi : “Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya”. Yang dimana pada kenyataannya masih terdapat pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuknya kepada petani di luar daerah tanggung jawabnya. 3) Upaya-upaya untuk melindungi hak-hak petani terkait pupuk bersubsidi harus mencakup penerapan keadilan, transparansi, pengawasan yang ketat, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah bertindak demi kemaslahatan umum dan memastikan distribusi yang merata, serta menindak tegas setiap penyalahgunaan yang terjadi.

Actions (login required)

View Item