DESA DALAM PARADIGMA HUKUM (Kajian Fenomenologis Implementasi UU/No. 6/2014 Terkait Upaya Desa Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)

YAOMA TERTIBI, 129502203028 (2025) DESA DALAM PARADIGMA HUKUM (Kajian Fenomenologis Implementasi UU/No. 6/2014 Terkait Upaya Desa Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat). [ Disertasi ]

	Text COVER.pdf Download (526kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (264kB)
	Text BAB I.pdf Download (379kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Abstrak: DESA DALAM PARADIGMA HUKUM (Kajian Fenomenologis Implementasi UU/No. 6/2014 Terkait Upaya Desa Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat). Yaoma Tertibi. NIM 129502203028; Prof. Dr. Hj. Iffatin Nur, M. Ag. selaku Promotor 1: Prof. Dr. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag. selaku Co-Promotor 2. Kata Kunci: Desa, Hukum, Paradigma, UU 6/2014 Desa memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur struktur serta tata kelola desa, dan menegaskan otonomi serta kemandirian masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum, etika, dan keadilan sosial dalam konteks desa serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kajian ini tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga mengkaji nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum dan studi pembangunan melalui pendekatan fenomenologis dan data empiris terkait implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di desa. Fokusnya terletak pada tiga rumusan masalah: (1) kinerja aparatur desa dalam mengimplementasikan undang-undang No. 6 Tahun 2014, (2) penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Blitar, dan (3) implementasi UU Desa mendorong pemerintah desa lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menyelidiki pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dari aparat desa, pejabat terkait, dan masyarakat yang terlibat, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Informan dipilih secara purposif, dan validasi dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, serta member-check. Data dianalisis menggunakan metode Miles dan Hiberman melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum, praktik administratif, dan dinamika sosial yang membentuk teori Kinerja Kolaboratif. Dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Maron, Minggirsari, Modangan, dan Kemloko, terdapat tantangan yang mencakup partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur desa. Masyarakat cukup aktif dalam proyek pembangunan fisik, namun partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah. Hambatan utamanya adalah keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman regulasi, serta dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan tanpa konsultasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan seringnya perubahan regulasi memengaruhi administrasi serta pengelolaan Dana Desa.

Actions (login required)

View Item