TINAJUAN MAQASHID SYARIAH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Kasus Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet Kabupaten Kediri)

HIDAYANAH KHOERIYAH, 126101203205 (2024) TINAJUAN MAQASHID SYARIAH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Kasus Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (516kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (671kB)
	Text BAB I.pdf Download (579kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet Kabupaten Kediri yang telah menjadi isu krusial, mengingat dampak buruk yang ditimbul dari aktivitas penambangan pasir tersebut dapat dilihat dan dirasakan. Adanya petugas yang melakukan patroli untuk aktivitas ilegal ini bahkan tidak dapat menghentikan tempat penambangan secara permanen. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri; (2) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah; (3) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif; Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri, menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah dan menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kondensasi data, melakukan pemilihan dan penyederhanaan catatan terhadap data- data yang telah diperoleh kemudian merangkumnya yang dinilai sebagai inti pembahasan ? (2) Analisis data, menganalisis data yang meliputi fokus penelitian dan penyusunan temuan yakni informasi, situasi, dan dokumentasi ? (3) Penarikan kesimpulan, menyusun kesimpulan yang telah diverifikasi selama kegiatan berlangsung atau meninjau kembali catatan lapangan yang telah ada ? Hasil penelitian: (1) Praktik penambangan pasir ilegal khususnya di Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet ini masih terus dilakukan karena tingginya akan permintaan pasir untuk bahan industri karena pasir sungai brantas ini dianggap memilik kualitas yang baik, tingginya permintaan akan pasir ini menjadikan pendapatan yang diperoleh cepat dan relatif tinggi dan juga aktivitas ini merupakan mata pencaharian mereka satu-satunya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Ketersedian pasir yang mudah diakses juga menjadi faktor dilakukannya aktivitas ilegal ini terus-menerus. Bahkan para penambang tidak segan-segan untuk melakukan aktivitas penambangan dimalam hari, hal ini dilakukan untuk menghindari petugas penertiban, dan juga masyarakat   yang tinggal pada desa-desa tersebut cenderung hanya diam dan tidak berani ikut campur hal ini dikarenakan untuk menghindari konflik dengan penambang. Pada Desa Mlati ini juga pernah adanya penjatuhan sanksi pidana dan denda oleh pemilik usaha penambangan, serta adanya penangkapan dan penyitaan kepada para penambang ilegal. Selain itu, pada Desa Mlati, Desa Gampeng dan Desa Juwet menjadikan bantaran sungai sebagai sarana jalan, kedalaman sungai diluar batas minimum dan juga penggunaan alat menambang yang tidak dibatasi jumlahnya; (2) Berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah pada Desa Mlati ini, pertama Hifdzu Al-Mal yaitu menjaga harta, dalam kegiatan penambangan pada desa ini tidak sesuai dengan konsep menjaga harta dikarenakan dalam aktivitas penambang ini dilakukan dengan upaya mencari rezeki melalui cara yang tidak sah dan melanggar hukum islam, Kedua Hifdzu An-Nasl menjaga keturunan, dalam hal ini tidak sesuai dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan yaitu kerusakan ekosistem sungai sudah dirasakan masyarakat dan dapat menganggu perkembangan generasi mendatang. Sedangkan pada Desa Gampeng dan Juwet pertama Hifdzu Al-Mal yaitu menjaga harta, dalam kegiatan penambangan pada desa ini juga tidak sesuai dengan konsep menjaga harta dikarenakan dalam aktivitas penambang ini dilakukan dengan upaya mencari rezeki melalui cara yang tidak sah dan melanggar hukum islam mereka mengesampingkan apakah tindakan ini legal ataupun ilegal dikarenakan keuntungan yang didapat dari aktivitas ini, Kedua Hifdzu An-Nasl menjaga keturunan, dalam hal ini tidak sesuai dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan yaitu kerusakan ekosistem sungai dan berkurangnya populasi ikan sudah dirasakan masyarakat dan dapat menganggu perkembangan generasi mendatang. Ketiga Hifdzu An-Nafs menjaga jiwa, pada desa tersebut tidak sesuai dengan menjaga jiwa dalam bentuk keselamatan karena kerusakan jalan yang ditimbulkan menganggu ketenangan dan keselamatan bagi masyarakat; (3) Berdasarkan tinjauan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 pada Desa Mlati melanggar ketentuan Perda No 1 Tahun 2005 Pasal 15 ayat 3 terkait dengan jumlah peralatan harus dibatasi jumlahnya. Sedangkan pada Desa Gampeng melanggar ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 huruf b terkait larangan adanya penggerusan tanah pada area penambangan. Ketentuan lain yang dilanggar pada Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet pada Pasal 16 ayat 3 terkait larangan menggunakan bantaran sungai dan tanggul sebagai sarana jalan, dan melanggar Pasal 15 ayat 1 huruf d terkait kedalaman sungai tidak boleh melebihi batas minimum perisan. Kata kunci: Maqashid Syariah, Hukum Positif, Penambangan Pasir, Ilegal

Actions (login required)

View Item