PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF IMAM AL - MAWARDI

DEWI KHUSNA AGUSTIN, 126103211036 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF IMAM AL - MAWARDI. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (980kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (525kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (222kB)
	Text BAB 1.pdf Download (576kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (706kB)

Abstract

Dewi Khusna Agustin, NIM, Perlindungan Hukum Kebebasan Beragama Berdasarkan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Imam Al - Mawardi, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Satu Tulungagung, 2024, Pembimbing Yusuf Mardhani M.H. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebebasan Beragam, Hak Asasi Manusia, Al – Mawardi Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dam presfektif Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 dan pandangan Imam Al – Mawardi. Undang – Undang sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusi yang fundamental sebagaimana telah di atus dalam pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Adapun juga pendapat dari Al – Mawardi yang merupakan tokok politik islam Imam Al-Mawardi merupakan seorang ulama klasik yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang hukum Islam dan tata negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek antara Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 dengan pemikiran Al – Mawardi, namun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak kebebasan beragama serta menanamkan sikap toleransi di masyarakat. Skripsi ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi perlindungan hukum tersebut di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum guna memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan terlindungi dengan adil dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara. Berdasarkan itu semua peneliti menentukan fokus penelitiannya yaitu : 1.) Bagaimana konsep kebebasan beragama berdasarkan Undang - Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan 2.) Apa pandangan Imam Al – Mawardi terkait kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas. Hasil penelitian ini yaitu : 1.) Perlindungan hukum kebebasan beragama menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menunjukakan masih memiliki sedikit permasalahan. Walaupaun UU tersebut sudah menjamin perlindungan hak kebebasan beragama, akan tetapi diskriminasi dan konflik antar umat beragama masih sering terjadi sampai sekarang, hal ini menunjukan bahwa UU tersebut belum terlaksana dengan baik. 2.) Perlindungan hukum kebebasan beragama menurut pandangan Imam Al – Mawardi, Al-mawardi memiliki konsepnya dalam pemerintahnya yaitu , konsep "Ahl Al-Dzimma" merupakan konsep adanya komunitas non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara islam dengan membayar pajak khusus "Jizyah". Dalam hal ini mereka diizinkan untuk melakukan praktik agama mereka sendiri dengan batasan yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat toleransi dalam konteks pluralisme agama di pemerintahan Al-Mawardi, dalam arti bahwa adanya pengakuan terhadap keberagaman antar umat beragama.

Actions (login required)

View Item