ANALISIS YURIDIS POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

ARINI NAILA IZZATI, 126103211019 (2025) ANALISIS YURIDIS POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (304kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (204kB)
	Text BAB I.pdf Download (272kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)

Abstract

Pemilihan Umum adalah pilar demokrasi di Indonesia, namun sering disalahgunakan melalui politik identitas berbasis SARA yang memicu polarisasi dan konflik. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 melarang praktik ini, pelaksanannya masih menghadapi hambatan. Dalam perspektik islam fiqh siyasah dusturiyah menekankan musyawarah dan perwakilan dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, perlu anaalisis hukum terkait politik identitas dalam pemilihan umum dan solusi adil berdasarkan hukum dan prinsip islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana politik identitas pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024?, 2) Bagaimana analisis yuridis tentang pengaturan politik identitas dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan perspektif fiqh siyasah dusturiyah?. Adapun tujuan penelitian ini meliputi: 1) Untuk mengetahui politik identitas pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024, 2) Untuk menganalisis tentang pengaturan politik identitas dalam UU No. 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum dan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Pemilihan umum 2024 di Indonesia menunjukkan dominasi partai politik dan politik hukum, dengan isu utama berupa politik identitas. Kampanye calon presiden seperti Ganjar Pranowi menggunakan symbol keagamaan, yang menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai kampanye, terselubung. Politik identitas ini berisiko memicu polarisasi, ujaran kebencian, dan merusak integritas demokrasi. 2) Politik identitas dalam pemilihan umum menurut UU No.7 Tahun 2017 bisa memperkuat solidaritas, tetapi juga memicu polarisasi. Dalam Islam, adanaya politik ekslusif yang bertentangan denagn prinsip keadilan dan musyawarah. Studi inimenekankan literasi politik dan konsep Ahlul Halli Wal Aqdi dalam memilih pemimpin.

Actions (login required)

View Item