IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Kediri)

FARIZ MUZAKKI, 126103212135 (2025) IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (579kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (213kB)
	Text BAB I.pdf Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text DAPUS.pdf Download (197kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Fariz Muzakki, 126103212135, Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Kediri), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulah Tulunagagung, 2025, Pembimbing : Dr. Ahmadi Abdul Shomad Faiz Nahdiyanto, M. H Kata Kunci :Implementasi, UU Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas, Fiqih Siyasah. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Kediri). Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Karena Penyandang disabilitas itu memiliki hak yang lebih Istimewa karena selama hidupnya itu pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainya. Namun, implementasinya di Kabupaten Kediri masih rendah, ini dibuktikan mulai dari keterbatasan infrastruktur, belum meratanya akses layanan publik, rendahnya kesadaran masyarakat, bantuan pemerintah dari Pendidikan, ekonomi, Kesehatan, dll masih belum merata di Kabupaten Kediri. Dari sumber data dari dinas sosial di Kediri penyandang disabilitas sebanyak 7289 jiwa di tahun 2024 dan di tahun 2023 menurut data Badan Statistika Kabupaten Kediri ada 3837 jiwa penyandang disabilitas yang tidak sejahtera hidupnya. Fokus Peneletian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri, selain itu untuk mengetahui apa saja hambatan pada Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri, dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial, DPRD, penyandang disabilitas, serta studi dokumen kebijakan dan regulasi. Analisis data dilakukan untuk mengungkap sejauh mana implementasi undang-undang ini telah berjalan di Kabupaten Kediri dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2024, namun implementasi di lapangan masih belum optimal. Hambatan yang menjadi utama yaitu rendahnya rasa peduli pemerintah dan masyarakat terhadap penyadang disabilitas karena itu pula sampai sekarang masih ada stigma yang negatif kepada penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk bantuan penyandang disabilitsas dengan jumlah 3837 jiwa penyandang disabilitas di tahun 2023 masih kurang Sejahtera hidupnya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas contoh sederhananya Toilet ramah Disabilitas dan tempat ibadah di Kediri masih sangat minim. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Mazhab Maliki, negara (waliyul amri) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan UU ini harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup secara bermartabat dan setara.

Actions (login required)

View Item