KESADARAN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi di Kecamatan Karangrejo)

ERLINDA ADISA RAHMATIKA, 126103212134 and AHMADI ABDUL SHOMAD, - (2025) KESADARAN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi di Kecamatan Karangrejo). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (305kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (283kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (237kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Kesadaran Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Karangrejo)" ini ditulis oleh Erlinda Adisa Rahmatika, NIM 126103212134, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, dibimbing oleh Dr. Ahmadi Abdul Shomad F.N, M.H. Kata Kunci: Kesadaran Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Siyasah Dusturiyah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap akses pendidikan dan kesempatan bekerja. Di banyak negara, pendidikan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif. Sekolah-sekolah di beberapa daerah masih kurang memiliki fasilitas yang mendukung. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak dengan disabilitas terpaksa bersekolah di sekolah khusus, yang bisa mengisolasi mereka dari teman sebaya dan menghambat perkembangan sosial mereka. Selain itu, penyandang disabilitas juga kurang melek akan kebijakan yang sudah diundang-undangkan. Karena itu, perlunya memberikan pengertian dan perhatian khusus maupun kesadaran terhadap penyandang disabilitas untuk bisa lebih menggunakan hak nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo? Adapun Tujuan penelitian ini adaah 1) Untuk menjelaskan Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo. 2) Untuk menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan sifat deskriptif analisis. Untuk sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder, dengan sumber data primer meliputi dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak pihak yang terlibat. Sedangkan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif dengan penyajian data secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kesadaran penyandang disabilitas terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan terkhusus di Kecamatan Karangrejo. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis berada di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dalam lingkup kecamatan ini penulis menemukan beberapa data tentang penyandang disabilitas, dengan demikian penulis memilih untuk meneliti di kecamatan tersebut serta mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, implementasi dan sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan banyak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya memahami serta memanfaatkan hak-hak mereka. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran ini adalah kurangnya akses informasi yang inklusif dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Minimnya infrastruktur yang ramah disabilitas, diskriminasi sosial, serta kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan semakin memperburuk keadaan. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan kebijakan yang mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terjamin, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut pemerintah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Siyasah Dusturiyah menuntut negara untuk tidak hanya sekadar mengakui hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam implementasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan secara berkala. Dengan pendekatan ini, penyandang disabilitas dapat lebih memahami dan memanfaatkan hak-haknya secara optimal, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Actions (login required)

View Item