IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Terhadap Penertiban Cafe Karaoke Di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

FREDIAN BAGAS DEWANTARA, 126103213299 and AHMADI ABDUL SHOMAD FAIZ NAHADHIYANTO, 198204212025211002 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Terhadap Penertiban Cafe Karaoke Di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (441kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (441kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (248kB)
	Text BAB I.pdf Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fredian Bagas Dewantara, 126103213299, Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Terhadap Penertiban Cafe Karaoke Di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Ahmadi Abdul Shomad FN, M.H. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Cafe Karaoke, Pemerintah Desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sosial berupa keresahan warga yang mengeluhkan perilaku kurang etis yang dilakukan oleh beberapa oknum dari akibat keberadaan kafe karaoke di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta nilai moral masyarakat. Keberadaan kafe karaoke tersebut mendorong pentingnya kajian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dalam perspektif fiqih siyasah, yang mengedepankan prinsip kemaslahatan umat berdasarkan syariat Islam. Peneliti memandang perlu adanya sinergi antara regulasi formal dan prinsip syariah dalam menjaga ketertiban sosial. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut di tingkat desa, khususnya terkait keberadaan kafe karaoke, serta mengkaji peran pemerintah desa dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian juga bertujuan mengevaluasi kesesuaian tindakan pemerintah desa dengan prinsipprinsip fiqih siyasah, serta mengidentifikasi dampak sosial yang muncul akibat keberadaan tempat hiburan tersebut di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di Desa Bono, dengan informan dari pemerintah desa, pemilik kafe karaoke, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, memaparkan fakta di lapangan secara mendalam dan membandingkannya dengan teori fiqih siyasah serta ketentuan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kafe karaoke membawa dampak positif dalam perekonomian seperti halnya membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak, namun juga menimbulkan potensi gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berperilaku kurang etis dan juga merusak nilai moral masyarakat. Implementasi Perda menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan ekonomi. Dalam perspektif fiqih siyasah Tasyri’iyah (perundang-undangan) dan dalam buku “Siyasah Syar’iyyah” karya Ibn Taimiyyah, dijelaskan bahwa hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan maqasid syariah (tujuan hukum), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu pemerintah desa berkewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penegakan peraturan yang adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pembatasan operasional kafe karaoke guna menjaga stabilitas sosial.

Actions (login required)

View Item