ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA SOSIAL OLEH YAYASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan ACT)

SIDKIA CAHYA FIRDAUSYI, 126101212129 and HIBA FAJARWATI, 1982052320151305 (2025) ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA SOSIAL OLEH YAYASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan ACT). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (719kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (566kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (148kB)
	Text BAB I.pdf Download (535kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (512kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

SIDKIA CAHYA FIRDAUSYI, 126101212129, Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Sosial Oleh Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan ACT), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing : Hiba Fajarwati, L.LM. Kata Kunci: Dana Sosial, Yayasan, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya aktivitas yang memberikan manfaat seperti berdonasi. Donasi menjadi salah satu kegiatan yang membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Donasi ini pada umumnya dikelola oleh lembaga nirlaba seperti yayasan. Namun, dalam praktinya terdapat berbagai kasus penyelewengan dana sosial oleh oknum dalam yayasan, salah satunya yang terjadi pada Yayasan ACT. Penyelewengan dana ini tidak hanya mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga melanggar hukum positif dan prinsip dasar dalam ajaran Islam, khususnya terkait dengan kejujuran dan amanah dalam mengelola dana umat. Dalam konteks hukum nasional, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang mengatur secara jelas mekanisme pengelolaan dana serta pertanggungjawaban yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta mengkaji implikasi hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004?, 2) Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan tentang : 1) Kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, 2) Kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT dalam perspektif Hukum Islam Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan cara pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur seperti jurnal, makalah, buku referensi, dan tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan : 1) Kasus penyalahgunaan dana sosial oleh Yayasan ACT melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2), serta dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 70 UU Yayasan yang berakibat Ketua Pembina, Anggota Pembina, dan Ketua Pengurus Yayasan ACT periode 2019-2022 dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun, operasional yayasan dihentikan sementara, izin pengumpulan dana dicabut oleh Kementerian Sosial, dan sekitar 300 rekening milik yayasan dibekukan oleh PPATK. 2) Kasus penyalahgunaan dana sosial dalam hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Dalam pidana Islam, penyalahgunaan dana dikategorikan sebagai Jarimah takzir atau pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah, penyalahgunaan dana sosial melanggar prinsip maqashid syariah yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan umum, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Actions (login required)

View Item