PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)

AYLA GHAISANI FARADHA HUSNA, 126103211021 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2025) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (293kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (200kB)
	Text BAB I.pdf Download (380kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ayla Ghaisani Faradha Husna 126103211021, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Prespektif Hukum Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek).” Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan dosen pembimbing: Ahmad Yuzki Arifin Nawafi’.M.IP. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Ekonomi Masyarakat, Hukum Positif, Fiqh Siyasah. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui perspektif hukum positif, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan fiqh siyasah sebagai landasan tata kelola berbasis Islam. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi, mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, serta menganalisis keselarasannya dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam fiqh siyasah, serta amanat UU Desa untuk mendukung otonomi dan pembangunan lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di sebuah desa terpilih, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, aparatur, dan pelaku usaha masyarakat, observasi langsung terhadap kegiatan ekonomi desa, serta analisis dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha melalui koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar tradisional dan akses jalan usaha tani. Program-program ini mencerminkan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 yang mendorong pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan, serta prinsip fiqh siyasah yang menekankan tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas aparatur dalam perencanaan strategis, dan minimnya sinergi dengan lembaga eksternal menghambat keberlanjutan program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan tata kelola dan manajemen keuangan, penerapan prinsip fiqh siyasah dalam pengambilan kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan hukum positif serta nilai-nilai syariat.

Actions (login required)

View Item