RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DENGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

ANJRAH AYU LESTARI, 126103213301 and IFFATIN NUR, 197301111999032001 (2025) RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DENGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (5MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (334kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (178kB)
	Text BAB I.pdf Download (287kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “ Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi dengan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ” ini ditulis oleh Anjrah Ayu Lestari, NIM 126103213301, dengan pembimbing/promotor Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Kata Kunci: Imam Al-Mawardi, Pilkada, Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, Kepemimpinan Islam, Legitimasi, Demokrasi Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya integritas dan kapasitas moral calon kepala daerah. Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemikiran klasik Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjadi relevan untuk dikaji, khususnya terkait konsep Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, legitimasi kekuasaan, dan kriteria kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah karya Imam Al-Mawardi menekankan bahwa seorang pemimpin dipilih melalui bai’at oleh Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, yaitu sekelompok tokoh berilmu dan berwibawa dalam masyarakat. Pemimpin ideal menurut Al-Mawardi harus beragama Islam, adil, cakap dalam urusan dunia dan agama, serta memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum syariat. Sementara itu, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas demokrasi, dengan dasar hukum konstitusional seperti UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016. Kepala daerah dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Perbedaan mendasar terletak pada sumber legitimasi kekuasaan: Al-Mawardi menekankan legitimasi agama melalui elite umat, sedangkan Indonesia menekankan kedaulatan rakyat. Meski berbeda dalam mekanisme dan dasar hukum, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah : (1) Bagaimana pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan dan sistem pemilihan kepala daerah; (2) Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia; (3) Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem kepemimpinan islam dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif dan statute approach. Sumber data terdiri dari data primer seperti Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, peraturan perundang-undangan Pilkada, serta data sekunder yang berasal dari buku, atau jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan tujuan membandingkan konsep pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dengan sistem pilkada di Indonesia, serta mengidentifikasi nilai-nilai atau prinsipprinsip yang masih relevan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem kepemimpinan daerah di era modern.xviii Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan dalam karya Al-Ahkam as-Sultaniyyah menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, berlandaskan syariat Islam, dan dipilih oleh sekelompok orang yang ahli (Ahl al-Hall wa al-‘Aqd). Pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses bai’at dari tokoh-tokoh terkemuka yang dipercaya memiliki integritas dan kecakapan. Konsep ini bersifat teokratis dan elitistik. (2) Sistem Pilkada di Indonesia bersifat demokratis dan berbasis kedaulatan rakyat, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional, di mana pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (3) Meskipun terdapat perbedaan sistematis antara sistem pemilihan kepala daerah dalam pemikiran Al-Mawardi dan sistem demokrasi modern di Indonesia, terdapat titik temu dalam hal nilai-nilai dasar kepemimpinan: keadilan, integritas, legitimasi, dan tanggung jawab publik. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, integritas, legitimasi, dan tanggung jawab publik tetap relevan untuk diterapkan dalam Pilkada. Oleh karena itu, pemikiran Al-Mawardi dapat menjadi pijakan normatif dalam memperkuat moralitas politik dan kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Sitem pilkada di Indonesia ini memiliki sistem yang bersifat terbuka dan menjamin partisipasi politik masyarakat. Meskipun berbeda dalam mekanisme dan landasan filosofis, terdapat titik temu antara keduanya dalam hal tujuan pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara.

Actions (login required)

View Item