PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GEJALA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI LOKASI PENGEPULAN BARANG BEKAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

MUCHAMAD ILHAM YAHYA YULIAWAN, 126103212207 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GEJALA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI LOKASI PENGEPULAN BARANG BEKAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (280kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (60kB)
	Text BAB I.pdf Download (224kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Gejala Pencemaran Lingkungan di lokasi Pengepulan Barang Bekas dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)", ini ditulis dan disusun oleh Muchamad Ilham Yahya Yuliawan, NIM: 126103212207, di bawah bimbingan Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gejala Pencemaran Lingkungan, Pengepul Barang Bekas, Hukum Positif, Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan gejala pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengepulan barang bekas di Kabupaten Tulungagung. meliputi pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Meskipun keberadaan Satpol PP sebagai penegak hukum dan regulasi Peraturan Bupati Tulungagung No. 10 Tahun 2016 dan Perda No. 7 Tahun 2012 dimaksudkan untuk menjamin ketertiban umum, namun efektivitasnya patut dipertanyakan ketika fakta di lapangan menunjukkan lemahnya daya tekan regulasi tersebut terhadap pelaku pencemaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap gejala pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas di kabupaten Tulungagung?; (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap gejala pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas ditinjau dari perspektif hukum positif?; (3) Bagaimana penegakan hukum terhadap gejala pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?. ‎Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan Satpol PP, pelaku usaha, serta masyarakat sekitar, dan didukung oleh studi dokumentasi. Data tersebut diolah dan diinterpretasikan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yang mana merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya untuk menggambarkan secara rinci data yang diperoleh. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dilakukan upaya pengecekan keabsahan, dengan cara triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap gejala pencemaran lingkungan oleh pengepul barang bekas di Kabupaten Tulungagung hingga saat ini belum pernah dilakukan, baik penegakan hukum preventif maupun represif dikarenakan aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja belum menerima laporan dari masyarakat dan kurangnya personel; (2) Ditinjau dari perspektif hukum positif, ‎belum dilaksanakannya penegakan hukum represif dan preventif karena tidak adanya laporan dari masyarakat dan kurangnya personel belum sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 pasal 29 ayat 1 yang mengatur tentang keharusan melakukan patroli dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; (3) Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, ‎Belum dilaksanakannya penegakan hukum karena belum menerima laporan masyarakat dan kurangnya personel tidak sesuai dengan prinsip ulil amri dalam Islam, karena pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umat tanpa harus menunggu aduan dari masyarakat.

Actions (login required)

View Item