TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PELAKU TAWURAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)

AGESSA TRIANA HABSARI, 126103212191 and INDRI HADISISWATI, 196501261999032001 (2025) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PELAKU TAWURAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Polres Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (541kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (262kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (188kB)
	Text BAB I.pdf Download (153kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (120kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Agessa Triana Habsari NIM. 126103212191. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Pelaku Tawuran Antar Perguruan Pencak Silat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)”. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung. Pembimbing Ibu Hj. Indri Hadisiswati, S.H, M.H. Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Hukum Islam, Tawuran Antar Perguruan Pencak Silat, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tawuran antar perguruan pencak silat merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian materiil dan korban jiwa. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam menghadapi pelaku tawuran. Diskresi adalah tindakan yang dilakukan polisi atas inisiatif sendiri dengan mengesampingkan aturan hukum namun dapat dipertanggungjawabkan. Dalam islam ada usaha untuk menggali hukum yang disebut sebagai Ijtihad. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan praktik diskresi kepolisian dalam menghadapi terjadinya tawuran antar pencak silat menurut pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002? 2) Bagaimana upaya kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar perguruan pencak silat di tulungagung? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketentuan diskresi kepolisian dalam menghadapi terjadinya tawuran antar pencak silat? Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Polres Tulungagung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data melalui kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kepolisian dalam menghadapi terjadinya tawuran antar pencak silat menurut Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 adalah bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam situasi darurat atau tidak terantisipasi, namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. 2) Upaya kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar perguruan pencak silat di Tulungagung adalah melakukan upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya tawuran dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan tawuran antar pencak silat menunjukkan bahwa tindakan kepolisian dapat dianalogikan dengan konsep ijtihad, yaitu upaya pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, serta berlandaskan pada prinsip tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah yang mengikat tindakan pemimpin pada kemaslahatan umum. Diskresi di kepolisian, seperti membubarkan, menangkap, dan membina pelaku, adalah sah dalam Islam selama dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan kebijaksanaan (al-hikmah).

Actions (login required)

View Item