ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr)

DWIKY INDRA FEBRI HASTIYAN, 126102213307 and MUHAMAD ARIFIN, 198201272023211005 (2025) ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (258kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (131kB)
	Text BAB I.pdf Download (193kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dwiky Indara Febri Hastiyan NIM. 126102213307, Analisis Hukum Permohonan Izin Poligami Dari Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhamad Arifin, M.H.I Kata Kunci: Poligami, Keadilan Gender, Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Hak Perempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik poligami yang masih menimbulkan persoalan dalam hal keadilan gender, terutama terkait dengan bagaimana pengadilan memaknai persetujuan istri dan syarat-syarat hukum dalam perkara permohonan izin poligami. Poligami yang seharusnya dilakukan dengan syarat ketat, sering kali dijadikan alat pembenaran untuk kepentingan pribadi, sehingga berdampak pada ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya istri pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor : 420/PDT.G/2024/PA.KDR, serta Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor : 420/PDT.G/2024/PA.KDR dalam perspektif keadilan gender. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menolak permohonan izin poligami karena tidak terpenuhinya syarat substantif dan prosedural sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bahwa alasan pemohon yang didasarkan pada kondisi calon istri kedua tidak memenuhi syarat alternatif yang sah menurut hukum, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan terhadap syarat kumulatif. Penolakan ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta dalam perspektif keadilan gender, Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 420/Pdt.G/2024/Pa.Kdr secara normatif menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan menolak permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat hukum. Namun, secara substantif, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan gender karena tidak mengkritisi relasi kuasa dalam keluarga maupun memastikan kesukarelaan istri pertama secara mendalam. Dalih kemanusiaan pemohon juga tidak diuji secara kritis atas potensi eksploitasi perempuan. Dengan demikian, putusan ini bersifat progresif dari sisi legal-formal, namun tetap konservatif dalam penerapan prinsip keadilan gender secara substantif.

Actions (login required)

View Item