PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

REGITA AULIAYILDIZH PANDORA, 126103201051 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (690kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (699kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (435kB)
	Text BAB I.pdf Download (399kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi,Regita Aulia Yildizh Pandora NIM 126103201051, Penegakan Hukum Terhadap Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025, Dosen Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Registrasi IMEI ilegal, Hukum Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia telah mendorong peningkatan penggunaan perangkat telepon seluler, terutama smartphone. Untuk memastikan legalitas perangkat yang beredar di pasar Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan kebijakan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI). Kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran ponsel ilegal (black market) dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun, di tengah pelaksanaan kebijakan ini, muncul berbagai celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan membuka jasa registrasi IMEI secara ilegal. Aktivitas ini tentu bertentangan dengan hukum dan merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, serta melemahkan efektivitas penegakan kebijakan validasi IMEI. kasus ini tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga melibatkan oknum dari institusi resmi, termasuk yang memiliki akses terhadap sistem operator telekomunikasi. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah kasus pelanggaran IMEI ilegal yang melibatkan seorang karyawan Grapari Telkomsel di Kabupaten Kediri, yang terbukti menyalahgunakan akses untuk mendaftarkan IMEI perangkat ilegal dalam jumlah besar. Rumusan masalah yang digunakan dalam peneitian ini adalah sebagai berikut,1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap jasa registrasi IMEI illegal di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif? 2) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap jasa registrasi IMEI illegal di Jawa Timur ditinjau dari fiqih siyasah? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). dengan menggunakan studi deskriptif gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara kasus yang diselidiki. Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) merujuk kepada undang-undang yang tertulis yang menjadi fokus suatu penelitian dan pendekatan kasus (case approach) merujuk kepada kasus-kasus yang telah terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Kepolisian Ditresiber Polda Jawa Timur dalam kasus ini melakukan tahapan hukum sebagai berikut a) penyelidikan membantu menangani kasus dari polres Kabupaten Kediri. b) Penyidikan dilakukannya pemanggilan beberapa saksi dan keterangan dari tersangka itu sendiri. Sedangkan sejauh ini sanksi yang didaptakan tersangka hanya ditindak secara disiplin saja tanpa jalur pidana.2) Sementara itu, dari tinjauan fiqih siyasah, pada saat ini belum ada yata al-qur‟an yang mengatur tentang jasa regsitrasi IMEI secara illegal ini namun perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk kemungkaran sosial yang harus dicegah karena bertentangan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum), hisbah (pengawasan sosial), dan ta‟zir (hukuman oleh penguasa). Sedangkan para penegak hukum dalam islam harus menetapkan hukum secara adil demi menjaga amanah dan keadilan (QS An-Nisa: 58) , para aparat penegak hukum harus mewujudkan keadilan sosial (QS-Al Maidah : 8).

Actions (login required)

View Item