PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR INDUSTRI MINYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARI’AH (Studi kasus di Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)

AHMAD SUWANDI, 126103211008 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR INDUSTRI MINYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARI’AH (Studi kasus di Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (873kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (275kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (251kB)
	Text BAB I.pdf Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (247kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar industri minyak PT Pertamina Refinery Unit VI Balongan, Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, dalam perspektif hukum positif dan maqashidsyari’ah. Fokus penelitian meliputi upaya yang dilakukan Pertamina Balongan untuk melindungi masyarakat serta implementasi perlindungan hukum berdasarkan regulasi nasional dan prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi studi kasus lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina Balongan telah melaksanakan upaya perlindungan melalui program CSR, seperti pemberian kompensasi, pelatihan keterampilan (mengelas bersertifikat, budidaya jamur), pembangunan zona penyangga, dan pengelolaan limbah B3 sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari perspektif hukum positif, upaya ini sejalan dengan regulasi yang mewajibkantanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam perspektif maqashid syari’ah, upaya tersebut mendukung prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-‘aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-din (perlindungan agama). Namun, masyarakat masih merasa kurang puas akibat minimnya manfaat langsung, seperti akses pekerjaan yang layak dan pengelolaan limbah yang kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi program CSR, pelatihan yang lebih inklusif, dan sistem pengelolaan limbah yang lebih proaktif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item