PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.77 TAHUN 2020 STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ALINDA ORIS WAHYU MAUNTI, 126403203176 and RULY PRIANTILIANINGTIASARI, 198610052020122008 (2025) PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.77 TAHUN 2020 STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (128kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (335kB)
	Text BAB I.pdf Download (277kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 (studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)” ini ditulis oleh Alinda Oris Wahyu Maunti, NIM. 126403203176, pembimbing Ruly Priantilianingtiasari, S.E., S.Pd., M.Sy. Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaporan Keuangan, BPKAD, Permedagri No. 77 Tahun 2020 Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama di Kabupaten Kediri merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta pelaporan keuangan publik. BPKAD memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset daerah di seluruh SKPD. Dengan begitu, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan penyusunan keuangan di BPKAD menjadi contoh bagi SKPD lain termasuk di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupeten Kediri, dengan fokus pada BPKAD Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak BPKAD dan data sekunder yaitu laporan keuangan konsolidasi tahunan BPKAD Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Kediri telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi yang digunakan juga telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yaitu menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan telah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) opini BPK-RI selama 8 kali, dengan artian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama 8 kali.

Actions (login required)

View Item