DASAR OBJEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN HAKIM DALAM MEMUTUS PENETAPAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

PUTRI TATDIYAH RAHMAWATI, 126103211080 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2025) DASAR OBJEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN HAKIM DALAM MEMUTUS PENETAPAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER...pdf Download (443kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (296kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (80kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (260kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)

Abstract

Skipsi dengan judul : “Dasar Objektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan Hakim dalam Memutus Penetapan Perkara Ditinjau dari Hukum Islam” ini ditulis oleh Putri Tatdiyah Rahmawati, NIM 126103211080, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2025, dibimbing oleh Fahmi Arif, M.H. Kata Kunci : Pergantian Kelamin, Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim, Hukum Positif, Hukum Islam Penetapan perkara pergantian kelamin merupakan fenomena yang sangat kompleks, sehingga banyak melibatkan semua aspek, mulai dari hukum positif, medis, social, dan agama. Fenomena pergantian kelamin didukung dengan adanya era perkembangan tekonologi dan perkembangan zaman. Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijadikan sebuah landasan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Hakim bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tanggung jawab untuk menimbang setiap permohonan perkara yang masuk dalam pengadilan, termasuk perkara penetapan pergantian kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkara pergantian kelamin di pengadilan negeri. Tujuan penelitian diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan tentang 1). Apakah dasar Obejtivitas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hakim pengadilan negeri dalam memutuskan penetapan perkara ditinjau dari hukum islam? 2). Bagaimanakah peran hakim pengadilan negeri dalam memutuskan penetapan perkara pergantian kelamin ditinjau dari hukum islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penetapan pergantian kelamin. Data yang diperoleh dari hasil studi atas delapan putusan pengadilan menunjukkan tujuh putusan pengadilan yang megabulkan dan satu putusan pengadilan yang menolak perkara permohon, bahwa tujuh putusan pengadilan tersebut hakim mempertimbangkan keterangan medis hasil dari operasi pergantian kelamin dan hasil pemeriksaan psikologi dan putusan satu pengadilan yang menolak hakim mempertimbangkan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan secara psikologis dan mempertimbangkan lingkungan social masyarakat. Tidak hanya itu hakim juga mempertimbangkan dari aspek agama islam dalam penetapan pergantian kelamin, hakim menggunakan asas “dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih” yang mempertimbangkan untuk menghilangkan keburukan dari sisi psikologis permohon, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap hak status pemohon.

Actions (login required)

View Item