TINJAUAN PERATURAN OJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG SHOPEE PAYLATER (Studi Kasus Pengguna Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

ELSA ‘AINI ATUR ROZIAH, 126101212118 and BUDI KOLISTIAWAN, 198404082014031003 (2025) TINJAUAN PERATURAN OJK NO. 10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG SHOPEE PAYLATER (Studi Kasus Pengguna Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (504kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (226kB)
	Text BAB I.pdf Download (505kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Elsa ‘Aini Atur Roziah, 126101212118, Tinjauan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Shopee Paylater (Studi Kasus Pengguna Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Budi Kolistiawan, S.Pd., M.E.I. Kata Kunci: Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, Hukum Islam, Denda Keterlambatan, Shopee Paylater. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan Shopee Paylater sebagai metode pembayaran online. Layanan ini diminati karena pengajuannya yang cepat dan mudah tanpa menggunakan jaminan. Namun, banyak pengguna Shopee Paylater tidak menyadari adanya bunga minimal 2,95% dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% setiap bulannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum, baik dari segi kepatuhannya terhadap hukum positif di Indonesia dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeskripsikan praktik pembayaran denda keterlambatan utang Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung; (2) Untuk mengetahui Tinjauan Peraturan OJK No. 10 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terhadap denda keterlambatan pembayaran utang Shopee Paylater pada pengguna Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung; (3) Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran utang Shopee Paylater pada pengguna Shopee Paylater di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Denda akibat keterlambatan pembayaran utang pada Shopee Paylater dikenai denda sebesar 5% perbulan dari total tagihan. (2) Berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi denda yang diberlakukan oleh Shopee Paylater tidak melanggar ketentuan yang dibuat oleh AFPI karena masih dibawah batas maksimal yang ditentukan oleh AFPI. (3) Berdasarkan hukum Islam, utang piutang dalam akad qardh tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berupa bunga dan denda. Dalam Shopee Paylater terdapat bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran yang termasuk riba jahiliyah. Dengan demikian denda Shopee Paylater belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak mencerminkan prinsip hukum Islam.

Actions (login required)

View Item