IMPLENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT PENCALONAN EKS NARAPIDANA PADA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYAH

NISSA ANDRI ANI PUTRI, 126103212212 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2025) IMPLENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT PENCALONAN EKS NARAPIDANA PADA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTARAK.pdf Download (568kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (95kB)
	Text BAB I.pdf Download (607kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (955kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (930kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)

Abstract

Skripsi dengan judul ”Implenntasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Eks Narapidana Pada Pemilihan umum Dalam Perspektif Siyasah Qadha’yah“ ini ditulis oleh Nissa Andri Ani Putri, NIM 126103212212, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, dibimbing oleh Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci : Putusan MK, , Pemilu, Anggota Legilatif, Siyasah Qadha’iyah Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketentuan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat telah menjalani masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman dan secara terbuka mengumumkan statusnya kepada publik. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait integritas calon anggota legislatif serta perlindungan hak asasi manusia untuk dipilih. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji implementasi dan ketentuan syarat pencalonan mantan narapidana sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. dan meninjau pandangan ulama serta siyasah qadha’iyah terhadap kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hak politik mantan narapidana sebagai calon legislatif harus dihormati dan dilindungi, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan publik. Putusan ini membuka peluang bagi mantan narapidana untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi Indonesia, sekaligus menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif agar integritas lembaga legislatif tetap terjaga. Secara normatif, putusan ini juga selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip hukum Islam tentang kesempatan kedua dan rehabilitasi sosial.

Actions (login required)

View Item