ANALISIS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 40 TAHUN 2022 DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

RIZQI PUTRI MUTHOHHAROH, 126103212213 and SYAMSUL UMAM, 198011092023211009 (2025) ANALISIS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 40 TAHUN 2022 DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (215kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (149kB)
	Text BAB I.pdf Download (283kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Rizqi Putri Muthohharoh, 126103212213, Analisis Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Tulungagung, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Syamsul Umam, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Analisis Peraturan Bupati, Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang kompleks tentang penanganan ODGJ di Kabupaten Tulungagung. Stigma buruk masih kental di masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan pola sosial dalam masyarakat yang tidak memberi ruang kepada ODGJ dan mengucilkan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemerintah daerah di bidang sosial. Pada Pasal 11 dan 12 membahas mengenai perlindungan dan rehabilitasi sosial yang di dalamnya ada kategori disabilitas mental/Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai sasaran dari program tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah: 1) 1. Bagaimana analisis Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 sebagai dasar dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar Di Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 Nomor 40 Tahun 2022 dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Tulungagung, 3) Apa Kendala Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 Nomor 40 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari verivikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 yang menjadi dasar pemberian mandat tugas perlindungan dan rehabilitasi sosial untuk ODGJ kepada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung telah sesuai dilihat dari urutan hierarki perundang-undangan yang membentuknya, landasan filosofis, landasan filosofis, landasan yuridis serta mengandung hasil guna saat diterapkan di dalam masyarakat, 2) Implementasi yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022. Dinas sosial memiliki wewenang dalam menjalankan perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan program sampai pada proses evaluasi program, 3) Dalam implementasi yang dilaksanakan, masih terdapat kendala yang menghambat proses penanganan ODGJ baik dari faktor internal maupun eksternal, di antaranya adalah kurangnya tenaga ahli, kurangnya materi untuk menjalankan program, kurangnya fasilitas dari negara dan juga kondisi masyarakat yang masih melihat ODGJ dengan stigma yang buruk.

Actions (login required)

View Item