PENETAPAN MINIMAL PENGHASILAN SUAMI SEBAGAI IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2023)

ERVIKA DELANIA, 126102212142 and NURIL FARIDA MARATUS, 199003072019032012 (2025) PENETAPAN MINIMAL PENGHASILAN SUAMI SEBAGAI IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2023). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (499kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (272kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (307kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)

Abstract

Ervika Delania, NIM 126102212142, “Penetapan Minimal Penghasilan Suami Sebagai Izin PoligamiIsla(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2003)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Pembimbing: Nuril Farida Maratus, M.H.I. Kata Kunci: Poligami, Penghasilan Suami, Pengadilan Agama Kemampuan ekonomi merupakan syarat utama Poligami sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, besaran penghasilan suami menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, meskipun dinilai secara kontekstual dan fleksibel oleh hakim tanpa patokan nominal baku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan penghasilan suami serta mengkaji penetapan hakim terkait syarat penghasilan suami berdasarkan pendekatan hukum progresif di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan suami sebagai syarat berpoligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung; dan 2) bagaimana penetapan hakim terhadap penghasilan suami sebagai syarat poligami ditinjau dari perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi lima putusan perkara poligami tahun 2023 serta wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam peraturan perundangundangan tidak memberikan angka pasti terkait batas minimal penghasilan, hakim tetap menjadikan aspek ini sebagai pertimbangan penting. Penetapan batas penghasilan suami dalam izin poligami dinilai dari stabilitas penghasilan, tanggung jawab nafkah, jumlah tanggungan, serta bukti pendukung seperti aset dan usaha yang dimiliki pemohon. Penilaian ini dilakukan secara kontekstual sesuai kondisi masing-masing kasus. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. 2)Penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara poligami tidak sekadar berpedoman pada bunyi pasal secara normatif. Di balik setiap putusan, terdapat pertimbangan yang mencerminkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan substantif. Dengan cara pandang tersebut, hakim tidak hanya menegakkan hukum,xxv tetapi juga merespons dinamika masyarakat melalui tafsir yang lebih manusiawi, sebagaimana yang menjadi semangat dalam pendekatan hukum progresif.

Actions (login required)

View Item