PERAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Ngrance Kecamatan Pakel)

MUHAMMAD ASHIF SYAIFULLOH, 12103193042 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2025) PERAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Ngrance Kecamatan Pakel). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (365kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (234kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (158kB)
	Text BAB I.pdf Download (257kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Muhammad Ashif Syaifulloh, 12103193042, “Peran Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Ngrance Kecamatan Pakel)” Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, M. Hum. Kata Kunci: Peran Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Hukum Positif, dan Fiqih Siyasah. Sejak tahun 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sudah memenuhi amanat Undang-undang Desa tentang keterwakilan perempuan dengan adanya keanggotaan perempuan, namun hingga tahun 2024 anggaran desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan masih relatif minim, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- pertahun, sehingga penting dilakukan penelitian tentang peran yang telah dilakukan. Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?; (2) Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif? Dan; (3) Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris (socio-legal). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran perempuan dalam BPD di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yaitu berupa: Peran mewakili dan menyalurkan aspirasi Perempuan dengan menggali aspirasi perempuan dengan menjalankan survei untuk mendapatkan data aspirasi Perempuan. Peran memperjuangkan kepentingan Perempuan dengan cara mengusulkan program yang memprioritaskan kepentingan Perempuan, program tersebut berupa pelatihan memasak, merias, senam, dan sebagainya. Peran perencanaan dan pengambilan keputusan dengan cara ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan mengusulkan program-program yang mendukung kebutuhan perempuan dan anakanak. Dan peran pengawasan kinerja Kepala Desa dengan cara melakukan penilaian kinerja Kepala Desa. Namun, dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa belum berjalan maksimal, karena antara anggota BPD Perempuan dan Kepala Desa tertaut hubungan kekerabatan. (2) Peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di xii Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sesuai dengan hukum positif yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 6 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, karena anggota BPD Perempuan sudah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi perempuan, memperjuangkan kepentingan perempuan, ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan mengawasi kinerja kepala Desa; (3) Peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung telah sejalan dengan prinsip dasar fiqih siyasah, karena anggota BPD perempuan sudah menjalankan peran Ahlul Halli Wal’Aqdi sebagai wakil rakyat, berdasarkan QS AN-Naml ayat 23, yaitu Perempuan juga memiliki peran sebagai wakil rakyat dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan perempuan, menegakkan musyawarah dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara mengadakaan musrenbangdes, dan pengawasan terhadap pemerintah dilakukan dengan cara mengawasi kinerja Kepala Desa

Actions (login required)

View Item