PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

RUDYAT AFILLYA, 1860103221040 and NURUSH SHOBAHAH, 198905102018012003 (2026) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (605kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (308kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (163kB)
	Text BAB I.pdf Download (297kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (120kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Desa dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar” ditulis oleh Rudyat Afillya (NIM. 1860103221040), dengan pembimbing Nurush Shobahah. M.H.I. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Sumber Daya Air, Fiqh Siyasah, Hak Asasi Manusia, Kemaslahatan Umum. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan vital dalam menunjang kehidupan masyarakat dan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara adil dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas air bersih menjadi tanggung jawab negara yang pelaksanaannya dilimpahkan hingga ke tingkat pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya air di tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, pengelolaan sumber daya air mengalami kendala berupa keterbatasan anggaran yang dikelola oleh perangkat desa dalam mewujudkan distribusi air bersih, lemahnya pengawasan, serta kondisi infrastruktur DAM yang kurang terawat sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan air kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran Pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah desa; dan (2) bagaimana kesesuaian peran tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air sekaligus (2) Menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, serta kondisi infrastruktur sumber daya air di Desa Tunjung. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan konsep fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air telah dijalankan melalui pengaturan distribusi air, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan infrastruktur pengairan desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran desa, lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, serta infrastruktur DAM yang kurang terawat, sehingga distribusi air bersih belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. (2) Kesesuaian peran Pemerintah Desa Tunjung dengan UU No. 17 Tahun 2019 dan perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan sumber daya air telah sejalan dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Dalam perspektif fiqh siyasah, pengelolaan sumber daya air merupakan amanah kepemimpinan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Namun demikian, belum optimalnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur menunjukkan perlunya penguatan tanggung jawab moral dan administratif pemerintah desa agar pengelolaan sumber daya air dapat lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item