PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN TERHADAP SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA DENGAN PERBUATAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)

FARAH FADHILATUR RAHMAN, 1860103223261 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN TERHADAP SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA DENGAN PERBUATAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (315kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (250kB)
	Text BAB I.pdf Download (212kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Farah Fadhilatur Rahman, 1860103223261 “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perangkat Desa yang Melakukan Tindakan Meresahkan Terhadap Sekelompok Masyarakat Desa dengan Perbuatan Asusila dalam Perspektif Hukum dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”. Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing : Muhammad Amiril A’la, M.H. Kata Kunci : Sanksi Administratif, Perangkat Desa, Fiqih Siyasah Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban menjaga norma sosial dan etika jabatan. Namun, fenomena pelanggaran moral berupa perbuatan asusila oleh perangkat desa di Desa Gesikan telah menimbulkan keresahan masyarakat dan krisis kepercayaan terhadap integritas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam menegakkan sanksi, serta meninjau penerapan sanksi administratif tersebut dari perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana peran pemerintah desa (kepala desa) dalam menegakkan sanksi administratif terhadap perangkat desa pelaku asusila sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, integritas, dan legitimasi pemerintahan desa? (2) Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Hukum? (3) Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Fiqih Siyasah? Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : (1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam menegakkan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melakukan perbuatan asusila sebagai bentuk upaya memperkuat akuntabilitas, integritas, dan legitimasi pemerintahan desa. (2) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. (3) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sumber data diperoleh melalui data primer (wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan BPD) serta data sekunder (dokumentasi hukum). Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Desa Gesikan dalam menangani kasus ini bertindak sebagai mediator dan fasilitator dengan mengedepankan proses tabayyun (klarifikasi), musyawarah mufakat untuk meredam konflik sosial, serta pelaporan berjenjang kepada Camat dan Inspektorat (2) Sanksi administratif yang diterapkan berupa teguran lisan dan pendekatan "subterapi" (pembinaan mental-spiritual), namun belum sampai pada pemberhentian tetap dikarenakan kendala pembuktian formal sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Perda Tulungagung No. 4 Tahun 2017 (3) Dalam perspektif Fiqih Siyasah, tindakan pemerintah desa telah sejalan dengan prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar, pencegahan Mafsadah (kerusakan), dan prinsip Tadarruj (bertahap) dalam memberikan hukuman (ta’zir) yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pemulihan akhlak pejabat publik.

Actions (login required)

View Item