PERTUKARAN DATA DENGAN APLIKASI SPPT-TI DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN PERSPEKTIF UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi di Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung)

MUHAMMAD ZEIN HAFIZZUDIN, 12103193103 (2024) PERTUKARAN DATA DENGAN APLIKASI SPPT-TI DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN PERSPEKTIF UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi di Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (917kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (814kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (529kB)
	Text BAB I.pdf Download (419kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Efektivitas Pertukaran Data Dengan Aplikasi SPPT-TI Dalam Proses Pra Penuntutan. Seiring kemajuan teknologi modern, sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan yang terbuka, efektif, dan efisien untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Akses terhadap informasi, terutama informasi terkait pemerintahan, sangat penting untuk mendorong praktik tata kelola yang lebih baik. Layanan publik memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola, dan aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan penyampaian layanan publik sesuai dengan peraturan sangatlah penting. Integrasi aplikasi berbasis teknologi oleh lembaga penegak hukum meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Menerapkan sistem peradilan pidana berbasis teknologi terpadu menyederhanakan proses penanganan kasus, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi secara teknologi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1)Bagaimana prosedur pelaksanaan proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI? 2)Apakah problematika substantive yang dialami oleh kepolisian dan kejaksaan pada proses Prapenuntutan melalui aplikasi SPPT-TI? 3)Bagaimana pertukaran data dengan aplikasi SPPT-TI dalam proses pra penuntutan perspektif UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan menggabungkan data dari sumber yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prosedur pelaksanaan proses pra penuntutan melalui aplikasi SPPT-TI terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memduhkan dan mempercepat proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel, yaitu: penginputan data, koordinasi dan komunikasi, penggunaan teknologi informasi, penggunaan aplikasi, pengawasan dan evaluasi. 2) problematika subtantif yang dialami oleh kepolisian adalah kendala teknis, masalah keamanan data, validasi dan akurasi data, koordinasi dan kerjasama antar lembaga, penerimaan dan adaptasi perubahan. Sedangkan problematika subtantif yang dialami oleh kejaksaan adalah keterbatasan pengetahuan,kompleksitas kasus, koordinasi antar lembaga, pembaruan dan pengembagan sistem, keamanan data dan privasi. 3) pertukaran dalam aplikasi SPPT-TI (Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi) dalam proses pra penuntutan sangat penting untuk memastikan transpparansi, efesiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, sesuai dengan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Actions (login required)

View Item