PRINSIP KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PASANGAN YANG BELUM CUKUP USIA DALAM PUTUSAN HAKIM

YELLA AGASTA PRAMESTYANINGRUM, 126102212204 and HUSNUL HAQ, 198307032011011017 (2026) PRINSIP KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PASANGAN YANG BELUM CUKUP USIA DALAM PUTUSAN HAKIM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (630kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (379kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (126kB)
	Text BAB I.pdf Download (394kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Yella Agasta Pramestyaningrum NIM 126102212204 “Prinsip Kemaslahatan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Yang Belum Cukup Usia dalam putusan hakim.” ditulis oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026 Pembimbing: Dr. H. Husnul Haq, Lc., M.A Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Prinsip Kemslahatan, Latar belakang penelitian ini Dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah masih kerap diajukan ke Pengadilan Agama dengan beragam alasan, seperti faktor budaya, ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya dalam menerapkan prinsip kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, dispensasi nikah menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, terutama terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim mengenai dispensasi kawin serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berdasarkan konsep maqaṣid al-syari’ah yang menitikberatkan pada perlindungan hak, kemaslahatan, dan keseimbangan moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pihak pemohon, dan pegawai pengadilan, serta melalui observasi dan dokumentasi terhadap perkara di pengadilan agama Nganjuk. Analisis data dilakukan melalui tahapan Kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip kemasalahatan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menjadikan prinsip kemaslahatan (maslahah) sebagai landasan utama dalam memutus perkara dispensasi kawin. Prinsip ini digunakan untuk menilai apakah pemberian izin kawin di bawah umur membawa manfaat yang lebih besar dan mencegah mudarat yang lebih serius bagi para pihak, khususnya calon mempelai perempuan. (2) Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk ijtihad hakim untuk menyikapi persoalan perkawinan di bawah umur yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur’an dan Hadis. Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara numerik, melainkan menekankan pada kematangan (rusyd) dan kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Actions (login required)

View Item